NTB Ngaku Investasi Serap 6.614 Tenaga Kerja dan Terbitkan 3 Izin IPR, Ormas Kobar Desak Data Dibuka
LOMBOK, iNewsLombok.id - Koalisi Buruh Bersatu (Kobar) NTB meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan setiap investasi yang masuk mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi antara Kobar NTB dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB. Forum tersebut menjadi ruang dialog mengenai arah kebijakan investasi sekaligus evaluasi terhadap dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja.
Ketua Kobar NTB, Lalu Wira Sakti, mengatakan pihaknya ingin mengetahui sejauh mana program investasi pada era kepemimpinan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri mampu mewujudkan target penciptaan lapangan kerja.
"Pemerintah perlu memiliki program yang lebih konkret untuk menarik investor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sekaligus memastikan manfaat investasi benar-benar dirasakan masyarakat NTB," tegas pria yang juga Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB didampingi Ketua Garda Satu NTB, Abdul Hakim.
Menurutnya, DPMPTSP tidak cukup hanya berfokus pada pelayanan perizinan, tetapi juga harus aktif menghadirkan investasi yang mampu membuka kesempatan kerja secara luas.
"Kami ingin mengetahui program konkret DPMPTSP dalam menerjemahkan visi Gubernur untuk mewujudkan 100 ribu lapangan kerja. Jangan hanya bicara perizinan, tetapi bagaimana mendatangkan investasi yang benar-benar membuka kesempatan kerja," tegasnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Kobar juga menyoroti persoalan akurasi data tenaga kerja. Berdasarkan hasil pendampingan terhadap pekerja di lapangan, masih ditemukan tenaga kerja dari luar daerah yang mengubah alamat domisili sementara sehingga tercatat sebagai tenaga kerja NTB.
Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan persepsi bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja lokal sudah tinggi, padahal angka pengangguran masyarakat NTB masih cukup besar.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
