LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sambirang Ahmadi, melayangkan kritik terhadap jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda tetang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD NTB.
Menurut Sambirang, tanggapan pemerintah belum mencerminkan etika komunikasi kelembagaan karena tidak mengakomodasi seluruh masukan dari fraksi-fraksi di DPRD. Ia menilai sejumlah isu penting yang disampaikan Fraksi PKS maupun fraksi lainnya tidak mendapatkan jawaban yang memadai.
"Etikanya mesti menyebut semua. Yang disampaikan oleh seluruh fraksi harus dijawab. Dalam jawaban ini hanya disebut PKB dan PKS, tetapi tidak semua substansi yang kami sampaikan dijawab, sehingga tidak terwakili," tegas Sambirang usai rapat paripurna, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan sedikitnya ada tiga persoalan strategis yang semestinya mendapat perhatian pemerintah daerah, yakni tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), perkembangan penanganan stunting, serta capaian Program Desa Berdaya yang telah berjalan sekitar satu tahun.
"Soal langkah-langkah bagaimana menjaga SILPA yang terlalu besar. Sekarang (APBD 2025, red) naik dari Rp167 miliar menjadi Rp431 miliar. Apa langkah-langkahnya supaya tidak terulang lagi. Yang kedua progres penurunan stunting. Sudah satu tahun berjalan APBD intervensi Desa Berdaya itu progresnya seperti apa, minimal ada sehingga kita optimis dengan pemerintah saat ini," ujarnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
