JAKARTA, iNewsLombok.id – Presiden Prabowo Subianto tidak menyampaikan penolakan atas niat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo sekaligus membantah informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia menegaskan, dalam pembicaraan tersebut Gibran memang mengutarakan niat untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Keinginan itu berkaitan dengan perkembangan persoalan hukum yang menyeret dokumen pendidikannya.
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” katanya.
Meski tidak menyampaikan penolakan, Prasetyo menyebut Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di peradilan tata usaha negara.
“Nah namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ungkapnya.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pada 6 Oktober 2026 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK tidak menerima permohonan para pemohon dan tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
MA mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek perkara tidak sah. Putusan ini menjadi salah satu perkembangan hukum yang memperbesar perhatian publik terhadap polemik dokumen pendidikan Gibran.
Sebelumnya, Gibran menyatakan menghormati proses hukum dan menegaskan akan tetap fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Belum Ada Keputusan Resmi Pengunduran Diri
Pernyataan Prasetyo mengenai niat Gibran mundur belum berarti pengunduran diri tersebut telah resmi berlaku. Hingga keterangan itu disampaikan, belum ada pengumuman bahwa Prabowo telah menerima atau menyetujui pengunduran diri Gibran.
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan demikian, perkembangan selanjutnya masih bergantung pada keputusan resmi dan proses ketatanegaraan yang berlaku.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
