Selain itu, Sambirang juga menyinggung komitmen Gubernur NTB yang sebelumnya menyatakan selalu membawa dokumen RPJMD agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program yang selaras dengan visi pembangunan daerah.
"Ke depan akan bisa mewujudkan seluruh mimpi-mimpi yang tertuang dalam RPJMD. Pak Gubernur sudah bilang, saya sampai bawa ke tempat tidur RPJMD supaya OPD-OPD ini inline RKA-nya dengan apa yang saya pikirkan. Kita tidak melihat person gubernur atau wakil gubernur, tetapi melihat pemerintah provinsi secara keseluruhan," katanya.
Senada dengan Sambirang, Anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN Muhammad Aminurlah juga mempertanyakan jawaban pemerintah yang dinilai hanya mengakomodasi sebagian kecil pandangan fraksi.
"Hanya empat fraksi yang dijawab," tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, menjelaskan bahwa besarnya SILPA dipengaruhi oleh sejumlah program yang belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
"SILPA tentunya ada program yang tidak terlaksana dengan tuntas, ada yang terkait waktu dan beberapa hambatan. Pada intinya setiap masukan yang diberikan oleh fraksi menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk bisa bekerja dengan baik," ungkapnya.
SILPA Menjadi Sorotan DPRD
Dalam pengelolaan keuangan daerah, SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada akhir tahun. Besarnya SILPA sering menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program maupun rendahnya serapan anggaran.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah melakukan evaluasi agar perencanaan dan eksekusi program pembangunan lebih efektif.
Selain persoalan SILPA, penanganan stunting dan implementasi Program Desa Berdaya juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan RPJMD.
DPRD berharap pemerintah dapat menyampaikan capaian program secara terukur sehingga masyarakat memperoleh gambaran mengenai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
