Organisasi tersebut mendorong pemerintah daerah membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan regulasi pertambangan rakyat, memperkuat pengawasan, membatasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta memastikan kewajiban reklamasi kawasan pascatambang.
IKA PMII NTB juga meminta perlindungan terhadap kelompok rentan yang berada di sekitar wilayah pertambangan, terutama perempuan, ibu hamil, dan anak-anak melalui akses layanan kesehatan yang memadai.
Dorong Penguatan Program Desa Berdaya
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, IKA PMII NTB memberikan apresiasi terhadap Program Desa Berdaya yang digagas Pemerintah Provinsi NTB. Namun, program tersebut dinilai perlu diperkuat dengan perencanaan berbasis data dan sinergi lintas pemerintahan.
IKA PMII NTB merekomendasikan agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pelayanan dasar.
Selain itu, percepatan program perlu didukung data yang valid dan indikator keberhasilan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Soroti Kebijakan Pungutan Pendidikan
Di sektor pendidikan, IKA PMII NTB meminta pemerintah melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat.
Menurut organisasi tersebut, kebijakan pungutan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK melalui Komite Sekolah berpotensi mengurangi akses pendidikan, terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
IKA PMII NTB merekomendasikan agar penerapan aturan terkait pungutan pendidikan ditunda sampai terdapat kajian yang lebih komprehensif.
“Pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah,” kata rekomendasi tersebut.
IKA PMII NTB juga mendorong adanya kebijakan pendidikan menengah yang lebih inklusif, terjangkau, serta menghapus kewajiban pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi peserta didik SMA dan SMK yang masih diberlakukan.
Perkuat Tata Kelola Desa dan Pilkades
Mengenai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, IKA PMII NTB menilai desa memiliki posisi penting sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan.
Karena itu, pemerintah diminta melakukan langkah pencegahan potensi konflik sosial sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan Pilkades.
Selain menjaga kondusivitas, pemerintah juga didorong memperkuat kapasitas kepala desa dan perangkat desa melalui pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
Pemerataan Infrastruktur Jadi Perhatian
IKA PMII NTB turut menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah di NTB. Pemerataan infrastruktur dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat ekonomi daerah.
Organisasi tersebut mendesak percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa, peningkatan kapasitas Rumah Sakit Provinsi Manambai Abdulkadir sebagai rumah sakit rujukan regional, serta pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Dengan rekomendasi tersebut, IKA PMII NTB berharap pemerintah daerah dapat memperkuat kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menantang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII NTB) bersama pemerintah daerah dalam mensukseskan program Desa Berdaya. Program ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem yang terdapat di 106 desa di Provinsi NTB.
"Saya ingin memberikan tantangan kepada IKA PMII, mumpung ada anggota DPRDnya di sini. Jadi kami di Provinsi punya yang namanya program desa berdaya. Targetnya tahun 2029 di 106 desa yang terdapat kemiskinan eksrem harus nol. Semua harus lepas dari kemiskinan eksrem,"ungkapnya.
"Nah sekarang IKA PMII silahkan pilih desa desa yang mana jadi pilot projek. Beresin sampai keluar dari status kemiskinan ekstrem. Ndak usah banyak-banyak setahun saja selesai satu desa, lima tahun kedepan 5 desa selesai. Berapa puluh ribu orang yang dapat merasakan kebaikannya," terangnya.
Kepala BPK RI Ismayatun membeberkan dalam LHP Keuangan 2025 NTB bahwa persoalan tambang selalu menjadi masalah setiap tahun dan meminta Dinas LH (Lingkungan Hidup) lebih cermat.
" Usaha pertambangan jadi permasalahan, penerbitan izin untuk usaha belum sesuai mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat tambang, tanpa izin, sengketa lahan. LHK dimina lebih cermat pelayanan, seluruh opd dapat dioptimalkan,"ungkapnya.
NTB terdiri dari dua pulau besar, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dengan karakter pembangunan yang berbeda. Pulau Sumbawa memiliki wilayah lebih luas dan menjadi kawasan strategis pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan, serta pertambangan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
