LOMBOK, iNewsLombok.id - Dosen dan Pengamat Politik Universitas Internasional Bima, Dr Alfisahrin, menyoroti rencana Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal terkait perekrutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) profesional.
Menurut Alfisahrin, langkah tersebut belum menjadi solusi utama apabila persoalan mendasar birokrasi adalah kualitas dan kompetensi pegawai yang sudah ada. Ia menyarankan Pemprov NTB lebih dulu memperkuat kapasitas pegawai eks honorer yang kini telah berstatus sebagai pegawai pemerintah.
"Hemat saya, tingkatkan kompetensi, kualifikasi dan skill pegawai eks honorer. Beri pelatihan dan sertifikasi agar dapat mengisi fungsi yang dibutuhkan. Lakukan audit, analisis ketat jabatan dan beban kerja pegawai. Saya kira BKD kita sudah profesional urusan ini. Berhenti birokrasi dijadikan instrumen membangun loyalitas politik, bukan memenuhi kebutuhan organisasi," tegasnya, Kamis (11/6/2026).
Alfisahrin menyebut, jika data yang disampaikan Gubernur NTB bahwa sekitar 60 persen ASN di lingkungan Pemprov NTB berasal dari tenaga honorer benar, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam proses perencanaan kebutuhan pegawai.
Menurutnya, komposisi tersebut perlu dikaji secara serius agar penempatan pegawai benar-benar berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan karena faktor lain.
"Ini adalah persoalan serius yang mencerminkan adanya praktik akomodasi kekuasaan," tegasnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
