SILPA NTB Rp431 Miliar di APBD Bukan Sekedar Efisiensi, Percepat Serapan Anggaran dan OPD Dievaluasi

LOMBOK, iNewsLombok.id - Besarnya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025 yang mencapai sekitar Rp431 miliar menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan program, hingga efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Tingginya SILPA dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak selalu menunjukkan keberhasilan penghematan anggaran. Sebaliknya, angka tersebut juga dapat menjadi indikator bahwa masih terdapat program yang belum berjalan maksimal, keterlambatan kegiatan, maupun hambatan administratif dalam proses belanja pemerintah.

Dalam laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran terakhir, sejumlah daerah di NTB juga tercatat memiliki nilai SILPA yang cukup besar. Kabupaten Lombok Barat, misalnya, dilaporkan memiliki SILPA sekitar Rp337 miliar.

Besarnya dana yang belum terealisasi tersebut menjadi perhatian karena APBD memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pembangunan daerah. Anggaran yang tidak terserap secara optimal berpotensi menghambat percepatan pembangunan, pelayanan publik, serta perputaran ekonomi masyarakat.

Sejumlah pihak menilai persoalan SILPA perlu dilihat secara lebih komprehensif, bukan hanya dari sisi angka, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan anggaran menjadi program yang memberikan manfaat nyata.

Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menyebut tingginya SILPA harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Editor : Purnawarman