LOMBOK, iNewsLombok.id - Upaya mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah menghadapi tantangan besar. Hasil kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menemukan adanya penurunan tajam anggaran layanan kesehatan reproduksi (kespro) hingga 82,6 persen pada 2026.
Temuan tersebut berasal dari analisis awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2026. Kajian FITRA NTB menunjukkan adanya jarak antara arah kebijakan pemerintah daerah dengan kondisi penganggaran program kesehatan reproduksi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan.
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, menjelaskan bahwa secara aturan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki dasar yang cukup kuat untuk membangun sistem layanan kesehatan yang ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Ia menyebutkan, visi RPJMD Lombok Tengah 2025–2029 telah memasukkan konsep “Kesehatan untuk Semua” serta pembangunan fasilitas publik yang lebih inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.
"Dari sisi komitmen dan regulasi sebenarnya sudah cukup kuat. Visi RPJMD Lombok Tengah juga menegaskan komitmen terhadap kesehatan untuk semua dan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Namun implementasinya belum terlihat," ujar Ramli, Senin (8/6/2026).
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
