Ia menyebut DPRD Lombok Tengah akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak perusahaan guna mencari solusi terbaik yang tidak merugikan pekerja maupun investasi usaha di daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Tengah, Dalilah, menjelaskan penutupan gerai dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengaturan jarak toko modern dengan pasar rakyat.
“Dalam Perda disebutkan jarak toko modern dengan pasar rakyat minimal satu kilometer,” jelas Dalilah.
Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya telah memberikan surat peringatan kepada pihak pengelola sebelum langkah penutupan dilakukan.
“Kami sudah memberikan SP1 dan SP2 sebelumnya,” katanya.
Meski demikian, Dalilah memastikan aspirasi para karyawan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD serta pihak perusahaan.
“Tentu aspirasi dari adik-adik karyawan ini akan kami koordinasikan dan diskusikan bersama pihak terkait,” tandasnya.
Penutupan sementara gerai modern di Lombok Tengah dinilai tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Selain menyerap tenaga kerja lokal, keberadaan toko modern juga menjadi salah satu pendukung distribusi kebutuhan harian masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan toko modern dan keberlangsungan pasar rakyat sesuai aturan daerah yang berlaku.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
