JAKARTA, iNewsLombok.id - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis guna menekan konsumsi energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kemungkinan pembelajaran sekolah secara daring mulai April 2026.
Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari upaya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat dampak konflik geopolitik global yang memicu kenaikan harga energi dan gangguan pasokan di berbagai negara.
Pemerintah Tekankan Efisiensi Energi Berbasis Data
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi harus disusun secara hati-hati dan berbasis data.
Menurutnya, pemerintah juga belajar dari pengalaman pengaturan mobilitas masyarakat saat pandemi.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (17/3/2026).
Ia menekankan bahwa langkah penghematan energi tidak boleh mengganggu kualitas layanan publik maupun proses pembelajaran di sektor pendidikan.
Lima Strategi Utama Penghematan Energi
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi nasional, antara lain:
Penerapan Work From Anywhere (WFA) atau kerja fleksibel bagi ASN.
Pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas pekerjaan.
Pembatasan mobilitas perjalanan dinas pemerintah.
Penghematan energi pada operasional gedung perkantoran.
Penyesuaian metode pembelajaran sekolah antara daring dan luring.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi penggunaan bahan bakar dari sektor transportasi dan operasional perkantoran pemerintah.
Sekolah Bisa Daring, Praktikum Tetap Tatap Muka
Pemerintah juga mempertimbangkan penerapan pembelajaran daring untuk beberapa mata pelajaran apabila kebijakan efisiensi energi mulai diterapkan.
Namun, kegiatan pendidikan yang membutuhkan praktik langsung tetap akan dilakukan secara tatap muka.
Hal ini bertujuan menjaga kualitas proses pembelajaran sekaligus menyesuaikan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.
Isu Strategis Masih Dibahas
Selain pengaturan kerja dan pendidikan, rapat tersebut juga mencatat beberapa isu penting yang masih memerlukan pembahasan lanjutan.
Di antaranya terkait penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah, serta kemungkinan skema pembiayaan baru untuk membantu akses internet bagi pelajar jika pembelajaran daring diterapkan secara luas.
Laporan Akan Disampaikan kepada Presiden
Hasil rapat koordinasi lintas kementerian ini nantinya akan dirumuskan dalam laporan resmi kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegas Pratikno.
Laporan tersebut akan memuat analisis konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, sekaligus rekomendasi kebijakan penghematan energi yang akan diterapkan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Kebijakan WFA sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Skema kerja fleksibel ini pernah diterapkan secara luas selama pandemi Covid-19 pada 2020–2022 dan terbukti mampu menekan mobilitas masyarakat hingga lebih dari 40 persen di sejumlah kota besar.
Jika kembali diterapkan pada 2026, kebijakan ini diperkirakan dapat:
Mengurangi konsumsi BBM sektor transportasi perkotaan
Mengurangi kemacetan di kota besar
Mendorong percepatan digitalisasi layanan pemerintahan
Menghemat biaya operasional gedung perkantoran pemerintah
Pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat berjalan tanpa mengurangi produktivitas kerja maupun kualitas layanan publik.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
