“Termasuk melihat menu, melihat lingkungan, apakah dapur dibangun sesuai juknis. Karena yang terjadi sering juga (dapur) tiba-tiba didemo masyarakat karena dibangun di kawasan perumahan,” kata Nanik.
Saat sesi diskusi, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menanyakan soal dapur yang tidak memiliki IPAL.
“Termasuk mereka yang tidak memiliki IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah), Bu…?”
“Tutup!” kata Nanik dengan tegas.
Ia mengakui bahwa jumlah personel Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN yang hanya sekitar 70 orang tidak sebanding dengan ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dinilai krusial.
“Itulah seperti disampaikan Kepala Badan tadi, di tahun 2026 ini kami selain menambah jumlah dapur, juga meningkatkan kualitas dapur,” ujar Nanik.
Wajib Gunakan Bahan Pangan Lokal
Selain standar dapur, Nanik menegaskan bahwa setiap SPPG wajib menyerap bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal sesuai ketentuan Perpres 115/2025.
“Menurut Perpres 115 itu harus dari lokal. Nggak boleh dari daerah lain. Yang disalahanin kepala daerahnya loh nanti (kalau tidak memakai bahan pangan lokal),” ujarnya.
BGN tidak akan ragu menutup dapur yang melanggar aturan tersebut.
“Kita tutup kalau nggak pakai (bahan pangan) lokal. Jadi, nutup dapur ini nggak hanya karena perkara KLB saja. Nggak pakai (bahan pangan) lokal juga akan kita tutup,” kata dia.
Ia menambahkan, bahan pangan harus diprioritaskan dari sekitar dapur. Jika tidak tersedia, dapat diambil dari kecamatan atau kabupaten setempat.
“Tapi, selama di kabupaten itu masih ada peternakan ayam, nggak boleh,” kata mantan jurnalis senior itu.
Nanik bahkan membuka jalur pelaporan langsung bagi kepala daerah.
“Langsung suspend. Hari itu juga akan kita tutup. Sekarang langsung (laporkan) ke saya. Nanti Pak Doni (Direktur Wilayah II Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan) akan turun langsung. Tutup. Saya bukan buka dapur. Tutup dapur pekerjaan saya,” ujarnya.
Program MBG merupakan bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi, terutama bagi anak sekolah dan kelompok rentan. Selain mencegah stunting, program ini juga bertujuan menggerakkan ekonomi lokal melalui kewajiban penggunaan bahan pangan daerah.
Pengawasan lintas kementerian diharapkan dapat meminimalkan potensi pelanggaran, termasuk penyalahgunaan anggaran, kualitas makanan yang tidak sesuai standar gizi, hingga dampak lingkungan dari operasional dapur skala besar.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
