Berdasarkan data yang dipaparkan, seluruh peserta yang dinonaktifkan merupakan penderita berbagai penyakit kronis dan katastropik, yang membutuhkan pengobatan jangka panjang serta biaya besar. Berikut rincian pasien terdampak:
Gagal ginjal: 12.262 orang
Kanker: 16.804 orang
Jantung: 63.119 orang
Hemofilia: 114 orang
Stroke: 26.224 orang
Thalassemia: 673 orang
Sirosis hati: 1.276 orang
Total keseluruhan mencapai 120.472 peserta PBI JK yang dinonaktifkan.
Budi juga menjelaskan bahwa secara anggaran, reaktivasi tersebut tidak membutuhkan dana terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak sosialnya.
"Dan kalau ditanya biayanya berapa, kan tadi 120.000 kalau kali 42.000 PBI sebulan paling Rp5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa ya Rp15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang tadi PBI-nya keluar ya," ucap Budi.
Sebagai informasi, PBI JK merupakan skema jaminan kesehatan yang iurannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah untuk masyarakat tidak mampu. Peserta PBI biasanya berasal dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
Penghapusan peserta PBI JK umumnya terjadi akibat pembaruan data sosial ekonomi, seperti perubahan status kependudukan, ketidaksesuaian data, atau hasil verifikasi ulang di lapangan.
Namun dalam kasus pasien penyakit kronis, kebijakan ini dinilai sangat sensitif karena berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa.
Pakar kebijakan kesehatan menilai reaktivasi otomatis menjadi langkah strategis agar tidak terjadi lonjakan angka kematian akibat pasien terpaksa menghentikan pengobatan karena kendala biaya.
Jika disetujui DPR dan Kementerian Sosial, kebijakan ini akan menjadi mekanisme darurat nasional pertama yang menjamin pasien penyakit katastropik tetap terlindungi meskipun terjadi perubahan status data sosial.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
