LOMBOK, iNewsLombok.id - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Isvie Rupaeda menegaskan bahwa DPRD menghormati sepenuhnya hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang telah mengerucut pada tiga nama. DPRD, kata dia, siap menerima siapa pun yang nantinya dipilih oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Isvie menilai, polemik terkait isu calon Sekda “impor” dari luar daerah tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, yang terpenting adalah figur Sekda mampu menjalankan visi dan misi Gubernur NTB serta memahami karakter dan kebutuhan daerah.
"Sudah kan tiga orang, pada prinsipnya disetujui Kemendagri. Bagi kami tidak melihat impor atau tidak, siapa yang bisa mengemban visi dan misi gubernur dengan benar, tugas yang dijalankan, dan paham daerah," ujar Isvie, Selasa (6/1/2026).
DPRD Tidak Masuk ke Ranah Teknis Pansel
Saat ditanya siapa saja tiga nama calon Sekda yang telah diusulkan ke Mendagri, politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pansel, bukan DPRD.
"Saya tidak tahu namanya, tanya pansel. Pada prinsipnya dia paham alur keuangan dan ekonomi makro yang menjadi tugasnya. Tidak perlu kenal secara pribadi," jelasnya.
Isvie juga menepis anggapan bahwa DPRD harus mengenal secara langsung calon Sekda yang diusulkan.
"Nggak perlu kenal, nanti itu," singkatnya.
Dinamika Politik Dinilai Hal Wajar
Terkait beredarnya berbagai spekulasi dan isu nama calon Sekda di ruang publik, Isvie menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang lazim terjadi dalam setiap proses seleksi jabatan strategis.
"Saya kira dinamika itu penting. Nggak mesti harus bajunya sama. Yang pasti pansel menjalankan proses secara profesional sesuai tugasnya," tegasnya.
Posisi Sekda Sangat Strategis
Sekda NTB memiliki peran krusial sebagai motor birokrasi daerah, mulai dari pengendalian administrasi pemerintahan, sinkronisasi kebijakan lintas OPD, hingga pengelolaan anggaran daerah. Karena itu, seleksi Sekda dilakukan melalui mekanisme ketat dan berlapis, melibatkan pansel independen serta persetujuan Kemendagri.
Pengamat pemerintahan menilai, figur Sekda ideal harus memiliki pengalaman birokrasi kuat, kemampuan manajerial, serta pemahaman mendalam terhadap kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Penetapan Sekda definitif juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas pemerintahan dan mempercepat realisasi program prioritas Pemprov NTB.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
