Menurutnya, tantangan terbesar dalam pembangunan platform digital bukan pada urusan teknologi, melainkan penyusunan konsep yang komprehensif.
“Kalau konsepnya sudah jadi, panggil orang IT saya yakin selesai barang ini, tetapi menyusun konsep yang komprehensif dan holistik itu barang susah,” ujarnya.
“Intinya adalah we know what we want (kita harus tahu apa yang kita mau). Bappenda bisnis prosesnya seperti apa, BPKAD seperti apa, dan yang lain juga seperti apa,” tambahnya.
Ia menegaskan perlunya riset mendalam sebelum menyusun arsitektur layanan digital agar integrasi lintas-OPD dapat berjalan optimal.
“Terima kasih atas program yang digelontorkan dari kominfo, dan butuh dukungan dari semua. Harapan kami program ini sudah mendekati sempurna,” kata mantan Dubes RI untuk Turki tersebut.
Diskominfotik: 30 Layanan Sudah Terintegrasi di Tahap Pertama
Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi, menjelaskan bahwa DIGIHub menjadi salah satu program strategis dalam RPJMD 2025–2029. Platform ini dibangun untuk menyatukan layanan publik dari berbagai OPD yang sebelumnya tersebar hingga 60 layanan berbeda.
“Pada tahap I ini, portal sudah mengintegrasi sekitar 30 layanan pemerintah NTB,” ujarnya.
Menurutnya, tim Diskominfotik telah melakukan verifikasi dan analisis untuk menentukan layanan mana saja yang dapat diintegrasikan secara teknis maupun fungsional.
“Sistem pendapatan, skrining kesehatan jiwa, sistem pendaftaran siswa baru, aduan pelanggan, dan banyak yang lainnya,” terangnya.
Selain layanan internal antar-OPD, sejumlah fitur kini sudah bisa diakses langsung oleh masyarakat untuk mempermudah urusan administrasi harian.
DIGIHub direncanakan terhubung dengan Portal Pelayanan Publik Nasional (PPIDN) agar nantinya seluruh layanan daerah terintegrasi dengan pusat.
Tahap selanjutnya (Tahap II dan III) direncanakan menambah layanan berbasis AI governance, termasuk chatbot layanan publik dan dashboard monitoring real-time.
NTB menjadi salah satu 5 provinsi pilot project implementasi SPBE terpadu versi Kemendagri pada 2025.
Platform ini juga akan dilengkapi fitur single sign-on (SSO) dan digital ID daerah agar warga hanya perlu satu akun untuk semua layanan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
