JAKARTA, iNewsLombok.id - Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera disebut bukan lagi sekadar fenomena cuaca ekstrem. Pengamat Ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menilai banjir berulang ini merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola lingkungan oleh Pemerintah.
Edo menegaskan bahwa berbagai aktivitas industri ekstraktif dan pembukaan lahan yang tidak terkendali telah memperburuk kondisi ekologis di Sumatera. Menurutnya, pemerintah kurang serius melakukan pengawasan, sementara penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih jauh dari kata optimal.
“Banjir yang terjadi bukan hanya soal curah hujan tinggi. Ini tentang tata kelola lingkungan yang tidak dijaga dengan baik. Jika ekosistem rusak, maka masyarakat selalu menjadi korban utama,” ujarnya kepada media, Rabu (3/12/2025).
Lemahnya Pengawasan Industri dan Pembukaan Lahan
Edo menyampaikan bahwa pola bencana yang terus berulang menunjukkan ada persoalan struktural dalam kebijakan penggunaan ruang. Mulai dari alih fungsi hutan, pembukaan lahan perkebunan, hingga eksploitasi sumber daya alam yang tidak didampingi dengan analisis risiko yang memadai.
Bahkan, beberapa daerah di Sumatera diketahui mengalami penurunan tutupan hutan cukup drastis dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini memperparah risiko banjir, tanah longsor, hingga krisis air di musim kemarau.
Desakan Evaluasi Kebijakan dan Reformasi Pengelolaan Lingkungan
Edo mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aturan penggunaan lahan dan praktik industri yang beroperasi di wilayah rawan bencana. Ia menegaskan bahwa mitigasi lingkungan tidak boleh bersifat reaktif.
“Pemerintah harus hadir secara nyata, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi. Pengawasan hulu, restorasi lingkungan, dan pembatasan izin eksploitasi hutan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan jangka panjang harus mengintegrasikan aspek keberlanjutan, mengingat perubahan iklim semakin memperburuk intensitas bencana di Indonesia.
PKAEN Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Menjaga Alam
PKAEN menilai upaya mencegah bencana ekologis membutuhkan sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara akademisi, masyarakat sipil, lembaga swadaya, hingga pelaku industri sangat diperlukan untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan dan lahan di Sumatera.
Edo memperingatkan bahwa tanpa perubahan signifikan dalam tata kelola lingkungan, wilayah-wilayah rawan banjir di Sumatera akan terus menghadapi ancaman bencana yang lebih parah di masa mendatang.
Dampak Ekonomi Banjir Mulai Mengkhawatirkan
Selain mengancam keselamatan warga, banjir tahunan di Sumatera juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Berdasarkan catatan beberapa pemerintah daerah, kerugian akibat banjir dalam tiga tahun terakhir mencakup:
Gangguan distribusi logistik dan bahan pangan
Penurunan produksi komoditas perkebunan
Kerusakan infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan
Peningkatan beban APBD untuk tanggap darurat dan rehabilitasi
PKAEN juga menyoroti perlunya skema pendanaan adaptasi perubahan iklim dan dukungan teknologi mitigasi untuk daerah-daerah paling rentan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
