LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB, Muhammad Aminurlah, memberikan sorotan tajam terkait rencana Gubernur Lalu Muhamad Iqbal untuk melakukan pengadaan mobil listrik bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pengadaan tersebut direncanakan menggunakan skema sewa dengan nilai mencapai Rp 8 miliar, yang diklaim sebagai langkah menuju efisiensi dan ramah lingkungan.
Menurut Aminurlah, rencana ini bukan merupakan kebutuhan mendesak. Ia menilai bahwa pemerintah provinsi seharusnya lebih mengutamakan penataan aset, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, sebelum berbicara tentang pengadaan kendaraan baru.
"Pak gubernur mau menggunakan mobil listrik di NTB ini di OPD, penataan aset bergerak dan tidak sejauh mana apa yang mau dilakukan, bukan lah (krusial pengadaan mobil listrik, red). Hari ini penataan aset supaya bermakna dan bermanfaat," tegasnya, Selasa (18/11/2025).
Fokus Utama: Penataan Aset Pemprov
Aminurlah menekankan bahwa penguasaan aset daerah merupakan persoalan strategis yang membutuhkan perhatian serius. Apalagi, sebelumnya Gubernur Iqbal telah membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan aset di Gili dan wilayah sekitarnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
