JAKARTA, iNewsLombok.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proses renovasi dan pembangunan ulang sejumlah gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi ricuh pada Agustus lalu akan dimulai pada awal tahun 2026.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan analisis mendalam terkait tingkat kerusakan serta kebutuhan anggaran untuk perbaikan dan rekonstruksi bangunan yang terdampak.
“Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada yang bisa hanya renovasi, ada yang perlu rekonstruksi. Jadi sekarang ini nanti finalnya dapat, setelah tahun depan kita mulai berkontrak,” ujar Dewi usai menghadiri acara Peringatan Hari Habitat Nasional di Bekasi, Senin (27/10/2025).
Puluhan Gedung DPRD Rusak di Sejumlah Daerah
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beberapa gedung DPRD yang mengalami kerusakan parah berada di wilayah Makassar, Surabaya, Solo, Kediri, hingga Palembang.
Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar menjadi salah satu yang terdampak paling berat.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
