“Sudah dua hari ini warga kesulitan dalam mengakses jalan ini. Mudah-mudahan pemerintah bisa mempercepat perbaikannya karena ini akses jalan utama bagi ratusan warga yang ada di sini,” ujarnya.
Dampak Serius bagi Petani dan Infrastruktur
Selain menjadi jalur utama warga, jalan yang amblas ini adalah akses penting bagi para petani lokal yang menggarap ratusan hektare lahan pertanian. Alat berat seperti traktor pun biasanya menggunakan jalur ini.
“Ada jalan alternatif desa, tapi hanya bisa dilalui motor dan harus memutar jauh ke Gegelang, Gontoran, atau Narmada,” jelas Bayu.
Jalan amblas tersebut memiliki lebar sekitar 8 meter dan panjang 10 meter. Menurut Bayu, kondisi saat ini menunjukkan tanda-tanda longsoran baru, sehingga penanganan segera sangat dibutuhkan untuk mencegah kerusakan lebih luas.
Status Aset Jalan: Menunggu Kejelasan Dokumen
Mazwar Hamdy menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan PT Mahkota Cipta Indonesia (MCI), pengembang perumahan, aset jalan itu sudah diserahkan ke Dinas Perkim Kota Mataram.
“Pengakuan PT MCI, aset itu sudah diserahkan ke Dinas Perkim. Namun dokumen serah terima masih dalam pencarian. Setahu saya dulu ada acara seremonial penyerahan aset ke Pemkot,” ujarnya.
Normalisasi Anak Sungai Ancar Mendesak
Selain perbaikan jalan, warga juga berharap dilakukan normalisasi terhadap Anak Sungai Ancar yang semakin menyempit dan dangkal. Kondisi ini menyebabkan banjir cepat meluap ke pemukiman warga saat hujan deras turun.
“Pemerintah bisa saja melakukan normalisasi kembali Anak Sungai ini karena kondisinya sudah menyempit dan dangkal,” tegas Bayu.
Dukungan DPRD NTB: Jalan Rusak Akan Diperjuangkan
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, berkomitmen mengawal perbaikan infrastruktur tersebut melalui jalur legislatif.
“Ini kondisinya parah sekali, dan pemerintah harus memberi atensi serius. Ini wajib kita perjuangkan dan dorong percepatan penanganannya. Kalau di Provinsi bisa ditangani dengan anggaran BTT (Belanja Tak Terduga),” ujar Hamdan.
Kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Kota Mataram menjadi ancaman nyata terhadap ketahanan pangan lokal, terutama jika jalur distribusi hasil pertanian terganggu dalam jangka panjang. Pemerintah daerah diharapkan juga menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) dan BPBD untuk menilai dampak banjir dan mengambil langkah strategis jangka panjang.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
