“Nah ini kami anggap penggelapan uang yayasan. Dan ini bukan masalah keberatan atau tidak keberatan, tetapi dana yayasan yang digelapkan. Harus ada pernyataan dan jawaban secara jelas," paparnya.
Desakan Mundur dan Audit Independen
Selain menuntut pencopotan Ketua Pembina, massa juga mendesak agar Lalu Imam Hambali, selaku Ketua Yayasan RSI NTB, segera dicopot. Mereka menuding Imam Hambali mencoreng nama baik lembaga melalui dua hal: dugaan utang proyek pembangunan SDIT Yarsi NTB dan pemotongan gaji karyawan dengan dalih "infaq"
“Pemotongan gaji yang berdalih infaq itu sudah ramai diberitakan di banyak media. Ini mencoreng marwah yayasan,” tegas Munip.
Empat Tuntutan Resmi dari Balka Yarsi
Dalam surat tuntutan resmi yang diserahkan kepada perwakilan yayasan, massa menekankan empat poin utama:
Pencopotan Ketua Pembina Yayasan RSI NTB
Penggantian Ketua Yayasan RSI NTB
Audit keuangan menyeluruh oleh auditor independen
Penegakan hukum atas dugaan penggelapan dan penyalahgunaan dana yayasan
Mereka juga membeberkan bahwa yayasan pernah membayar jasa konsultan pajak sebesar Rp3 miliar, meskipun kewajiban pajak sesungguhnya hanya Rp2,417 miliar, yang terdiri dari pokok pajak Rp1,745 miliar dan sisanya dicicil.
“Tidak masuk akal kalau jasa konsultan pajak lebih mahal dari pajaknya. Ini sudah terang benderang, dan harus diusut,” tambah Munip.
Selamatkan Yayasan dari Kerusakan
Massa aksi membawa berbagai spanduk dengan tulisan tegas seperti “Yayasan Korupsi, Pendidikan Mati!”, “Audit Keuangan Yayasan!”, “Usut Mark Up Pajak!”, hingga “Penggelapan Pajak = Pidana!”. Mereka meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah serta otoritas keagamaan ikut ambil bagian menyelamatkan Yayasan RSI NTB dari kerusakan sistemik.
“Aksi ini untuk menyelamatkan yayasan agar kembali sesuai dengan fungsi dan tugasnya, serta dipimpin oleh orang-orang yang kompeten dan akuntabel,” kata salah satu orator.
Serap Aspirasi, Tak Ada Jawaban Langsung
Dalam aksi yang berlangsung damai, perwakilan yayasan, dr Ahmad Taufik, menemui massa dan menerima surat tuntutan. Namun, ia tidak memberikan respons substantif terkait tuntutan yang disampaikan.
“Saya akan sampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat kepada pihak yayasan,” ujarnya singkat sebelum kembali ke dalam kantor yayasan.
Respons Pemerintah Daerah: Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB atau Dinas Kesehatan terkait polemik ini. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa masalah ini sudah masuk radar Pemprov dan sedang dipelajari.
Keterlibatan OJK atau Kemenag: Mengingat RSI NTB juga mengelola sektor pendidikan dan kesehatan berbasis keagamaan, aksi ini berpotensi menarik perhatian Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk investigasi lebih lanjut, terutama bila menyangkut dana yayasan yang terafiliasi zakat dan infaq.
Dampak pada SDIT Yarsi NTB: Sejumlah wali murid dilaporkan mulai mempertanyakan kredibilitas manajemen yayasan dan menginginkan transparansi dana pendidikan
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
