Ia menyebut para wakil rakyat asal Pulau Sumbawa memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan dan mengabarkan secara terbuka kepada publik perkembangan terkini soal moratorium daerah otonomi baru (DOB) dan posisi PPS dalam daftar antrian pemekaran.
“Sebagai juru bicara Pulau Sumbawa, para duta politik yang mendapat mandat konstitusional dari rakyat, harus menyuarakan aspirasi ini dengan serius, serta menyampaikan perkembangan prosesnya secara berkala kepada masyarakat,” imbuhnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait