Ia mengaku menerima informasi bahwa terdapat upaya dari beberapa pegawai bank yang melakukan lobi untuk menduduki jabatan strategis, bahkan memanfaatkan konflik internal sebagai alat manuver.
“Mengumbar konflik, menggiring opini, dan intervensi terbuka hanya akan memunculkan persepsi negatif bahwa bank tidak profesional,” tegasnya.
Rachmat juga menyinggung isu layanan perbankan yang sempat terganggu saat Lebaran serta adanya rumor kredit besar yang diduga menyebabkan NPL naik.
Padahal, lanjutnya, proses pemberian kredit pasti melalui prosedur yang jelas dan sesuai aturan.
Lebih jauh, Ketua DPD PDIP NTB itu menyarankan agar Gubernur melibatkan lembaga pengawas seperti OJK, BPKP, hingga audit independen dalam proses pembenahan bank.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
