Jika tujuannya menekan inflasi, Pemkab seharusnya menggelar operasi pasar atau pasar murah, bukan mengalokasikan dana besar ke bansos melalui dinas non-teknis.
Fraksi PDIP menuding ada praktik "penyelundupan APBD" karena penambahan anggaran Rp40 miliar dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada DPRD selama pembahasan.
Kombinasi ketiadaan data penerima dan penempatan anggaran di instansi yang tidak relevan dikhawatirkan memicu penyelewengan atau salah alokasi dana.
Hingga berita ini diturunkan, Sekda Lotim M Juaini Taofik dikonfirmasi belum memberikan pernyataan resmi.
Editor : Purnawarman
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
