LOMBOK, iNewsLombok.id – Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan menegaskan bahwa pembubaran aktivitas penambangan liar di Sekotong dan Lantung bukan solusi yang tepat. Menurutnya, langkah tersebut justru dapat memicu masalah ekonomi, sosial, dan kriminalitas di masyarakat.
"Saya lebih memilih turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi mereka. Mayoritas penambang adalah pejuang keluarga yang bekerja keras demi menghidupi istri dan anak-anaknya," ujar Kapolda NTB saat diwawancarai di Lapangan Bara Dhaksa Mapolda NTB, Kamis (27/2/2025).
Sebagai solusi, Polri dan pemerintah berupaya melegalkan aktivitas tambang rakyat dengan mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, NTB mendapatkan 16 titik WPR yang tersebar di Bima, Sekotong, dan Pulau Sumbawa," ungkapnya.
Untuk memastikan aktivitas pertambangan lebih aman dan ramah lingkungan, Kapolda NTB mendorong pembentukan koperasi yang akan bermitra dengan perusahaan kecil yang memiliki teknologi modern.
Upaya Legalisasi Tambang untuk Keberlanjutan
Kapolda NTB menekankan tiga aspek utama dalam legalisasi tambang rakyat ini:
- Pengawasan ketat untuk mencegah penggunaan merkuri yang merusak lingkungan.
- Mengurangi risiko kecelakaan kerja akibat metode tambang tradisional yang berbahaya.
- Menjamin transparansi dalam pembagian hasil, agar masyarakat tidak dirugikan.
"Jika dikelola dengan baik, setiap koperasi bisa menampung 100-200 tenaga kerja. Dengan 16 titik WPR, ribuan warga bisa mendapatkan pekerjaan legal dan berkelanjutan," jelasnya.
Kapolda NTB berharap agar pemerintah pusat segera menyelesaikan proses verifikasi sehingga masyarakat bisa bekerja dengan legal, lingkungan tetap terjaga, dan perekonomian daerah semakin kuat.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
