Program ini dianggap efektif untuk meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.
Sementara itu, Anggota DPRD NTB dari PPP NTB, Muh Akri, menyatakan bahwa saat reses, masyarakat justru mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti dengan pendidikan gratis.
"Saat saya tanya soal program MBG, mereka justru lebih menginginkan sekolah gratis," ungkapnya.
Menurut Akri, banyak warga yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta program pemerintah lainnya seperti BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin dan Kartu Pra Sejahtera.
"Banyak yang mengaku belum dapat KIP, BPJS Miskin, dan Kartu Pra Sejahtera. Ini yang harus jadi perhatian pemerintah," tegasnya.
Perdebatan mengenai MBG dan pendidikan gratis mencerminkan perbedaan pandangan dalam prioritas kebijakan publik di NTB.
Pemerintah diharapkan bisa mencari solusi terbaik agar program-program kesejahteraan masyarakat bisa berjalan beriringan, tanpa harus mengorbankan salah satunya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
