Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Kado HUT NTB ke-64

Dasar rencana pembangunan KIHT ini menurutnya selain didasari oleh adanya semangat industrialisasi yang digaungkan melalui program NTB Gemilang, juga didasari oleh adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang KIHT.

"Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) dari Bea Cukai tahun 2019, banyak sekali djumpai penjualan tembakau iris yang tidak menggunakan pita cukai. Dengan adanya KIHT ini, maka penggunaan pita cukai itu diharapkan dapat lebih meningkat sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan Negara dari cukai tembakau serta dapat mengurangi penjualan tembakau iris tanpa pita cukai," jelasnya. 

Alasan lainnya, menurut Fathul Ghani, keberadaan KIHT ini juga dapat memberdayakan keberadaan para pengusaha kecil yang selama ini memproduksi rokok dalam skope industri rumahan.

"Sekarang ini jumlah industri rumahan tembakau di NTB sudah banyak. Rencananya sudah ada 16 kelompok home industry yang sudah siap untuk menjadi bagian dari KIHT. Pemerintah melalui OPD terkait nantinya akan memberikan pembinaan, pelatihan dan melakukan quality control terhadap hasil produksi mereka. KIHT ini tentunya akan menjadi tempat yang nyaman bagi mereka karena keberadaan mereka akan menjadi legal karena adanya tempat mereka untuk berusaha. Selain itu juga akan memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan pita cukai dari Bea Cukai yang berada dalam KIHT. Nantinya, kalau mereka sudah mampu atau mandiri, akan digulirkan lagi pada home industry lainnya," cetusnya didampingi Kabid Perkebunan, H Amad Rifai.

Provinsi NTB dikenal sebagai salah satu lumbung produksi tembakau. Dari dua (2) jenis tembakau yakni tembakau rajang dan tembakau virginia. Jumlah produksi tembakau rajang itu dapat mencapai angka 17 ribu ton dari luasan areal yang mencapai 10 ribu Ha.

"Sementara untuk produksi tembakau Virginia itu berkisar 35 ribu ton sampai dengan 40 ribu ton," pungkasnya.

Editor : Purnawarman