Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Anggaran PON 2028 NTB Baru Rp60 Miliar, Bagaimana Menutup Kekurangan Rp940 Miliar?
Advertisement . Scroll to see content

Respons Pemprov Persoalan Regulasi Desa Berdaya NTB yang Dibongkar Praktisi Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 10:35 WIB
  • author Utswatun Hasanah
Respons Pemprov Persoalan Regulasi Desa Berdaya NTB yang Dibongkar Praktisi Hukum
Praktisi hukum Amir Mahmud menyoroti dasar hukum Program Desa Berdaya Transformatif NTB dan meminta evaluasi terhadap regulasi serta keputusan gubernur yang menjadi landasan pelaksanaannya. (Foto: istimewa)

LOMBOK, iNewsLombok.id – Landasan hukum Program Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan praktisi hukum. Selain persoalan teknis pelaksanaan, program tersebut dinilai perlu dievaluasi dari sisi pembentukan regulasi dan kepastian hukum.

Praktisi hukum, Amir Mahmud, menilai hasil asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengungkap sejumlah persoalan tata kelola yang perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk kejelasan produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program.

Pandangan tersebut disampaikan Amir setelah mendengarkan pemaparan Ketua Tim Asesmen Desa Berdaya FITRA NTB, Gatot Sulistoni, mengenai berbagai risiko tata kelola dalam implementasi program.

Menurut Amir, hal mendasar yang harus dipastikan adalah jenis produk hukum yang digunakan pemerintah provinsi sebagai landasan kebijakan. Dia mempertanyakan apakah instrumen tersebut termasuk regeling atau beschikking, mengingat keduanya memiliki karakteristik dan fungsi hukum berbeda.

"Regeling merupakan produk hukum yang bersifat mengatur. Sementara itu, beschikking merupakan keputusan yang bersifat menetapkan," ujarnya.

Keputusan Gubernur dan Kepastian Hukum Dipertanyakan

Amir menjelaskan, dalam konsep negara hukum (Rechtsstaat), setiap kebijakan dan program pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, Keputusan Gubernur, Pedoman Umum (Pedum), hingga Petunjuk Teknis (Juknis) Program Desa Berdaya harus disusun sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan tumpang tindih aturan.

Mantan Komisioner Bawaslu Lombok Timur tersebut juga menyoroti persoalan penomoran sejumlah keputusan gubernur yang muncul dalam paparan hasil asesmen.

Menurutnya, kemunculan keputusan dengan nomor yang berdekatan perlu ditelusuri lebih lanjut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut hanya berupa kesalahan administratif atau justru mengindikasikan masalah yang lebih mendasar dalam proses penerbitan keputusan.

"Apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan kesalahan manusia, ketidakpahaman, atau justru menunjukkan adanya kesalahan secara sistemik?" katanya.

Amir menduga sejumlah persoalan teknis dalam pelaksanaan Desa Berdaya memiliki keterkaitan dengan regulasi yang belum dipersiapkan secara matang.

Padahal, aturan pelaksanaan seharusnya memberikan kejelasan mengenai mekanisme kerja, pembagian kewenangan, serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam program.

Masyarakat Sipil Berhak Mengawasi Program Pemerintah

Lebih lanjut, Amir mengingatkan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip penting yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, ketidakjelasan produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dapat berdampak pada kepastian aturan teknis yang digunakan dalam pelaksanaan program.

Dalam situasi tersebut, keterlibatan masyarakat sipil melalui asesmen dan pengawasan dinilai penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

Dia menegaskan, pengawasan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil bukan bertujuan menghambat kebijakan pemerintah. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.

Amir juga menyebut masyarakat sipil memiliki ruang untuk menempuh langkah hukum apabila ditemukan indikasi pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan regulasi. Langkah tersebut dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian kebijakan, penggunaan anggaran, maupun pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Pemprov NTB Diminta Evaluasi Dasar Hukum Desa Berdaya

Amir menegaskan, pemerintah daerah perlu memeriksa kembali kesesuaian produk hukum yang menjadi landasan Program Desa Berdaya dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan regulasi, kata dia, harus mengikuti mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum ketika program dilaksanakan.

"Saya kira masyarakat sipil sedang berupaya membantu pemerintah memastikan persoalan-persoalan dalam program ini dapat diperbaiki, sehingga pelaksanaannya benar secara regulasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Dia berharap evaluasi terhadap dasar hukum menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh Program Desa Berdaya. Dengan regulasi yang jelas, pelaksanaan program diharapkan memiliki kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Juru Bicara Gubernur NTB, Akhsanul Khalik melalui keterangan tertulisnya Menanggapi pernyataan praktisi hukum Amir Mahmud mengenai bentuk produk hukum dan dugaan kesalahan sistemik dalam regulasi Desa Berdaya. Ia menyebut bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara utuh berdasarkan konstruksi kewenangan dan instrumen kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan, kewenangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan tugas dan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program penanganan fakir miskin tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional.

"Dengan demikian, kewenangan pemerintah provinsi menginisiasi program pemberdayaan dan penanganan kemiskinan bukan kewenangan tanpa dasar. Pelaksanaannya diterjemahkan melalui kebijakan kepala daerah, dokumen perencanaan dan penganggaran, serta instrumen operasional sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah," ungkapnya.

Ia menyebut, Desa Berdaya tidak bertumpu pada satu keputusan atau satu dokumen semata. Sedikitnya terdapat 14 instrumen kebijakan dan operasional yang mengawal pelaksanaannya, mulai dari kerangka perencanaan pembangunan nasional dan daerah, peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, hingga pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Masing-masing memiliki fungsi dalam memberikan arah kebijakan, memastikan dukungan anggaran, mengatur mekanisme pelaksanaan, serta memperjelas tata cara operasional di lapangan.

Ia juga menyampaikan perlunya membedakan kedudukan dan fungsi Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis. Peraturan Gubernur merupakan peraturan kepala daerah yang memuat norma pengaturan, sedangkan Keputusan Gubernur merupakan instrumen penetapan atau keputusan administratif sesuai substansinya. Adapun pedoman dan petunjuk teknis merupakan instrumen operasional untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tata cara pelaksanaan.

"Perangkat daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang berada dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya, memiliki dasar penugasan yang sah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi, tidak tepat menyamakan seluruh instrumen tersebut seolah-olah memiliki kedudukan dan fungsi hukum yang sama," uangkapnya.

Terkait dugaan kesalahan sistemik, Ia menegaskan perbedaan penomoran, waktu penerbitan, maupun ketentuan antardokumen memang perlu ditelusuri dan diselaraskan. Namun, hal tersebut tidak otomatis membuktikan adanya cacat hukum secara keseluruhan.

"Jika ada kekurangan administratif, harus diperbaiki. Tetapi untuk menyimpulkan adanya kesalahan sistemik, harus ada pemeriksaan yang membuktikan letak kesalahan, norma yang dilanggar, kewenangan yang digunakan, prosedur yang ditempuh, serta akibat hukumnya. Kesimpulan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada identifikasi risiko atau perbedaan dokumen," tegasnya.

Ia meyebut, program Desa Berdaya merupakan salah satu wujud komitmen Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri dalam menempatkan penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sebagai agenda strategis pembangunan NTB.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memperbaiki kehidupan masyarakat, memperkuat kapasitas keluarga, dan membuka jalan menuju kemandirian.

"FITRA ingin program ini berjalan baik, pemerintah juga menginginkan hal yang sama. Kami terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Yang kita pertahankan adalah tujuan dan kepentingan program ini bagi masyarakat. Pemerintah berkewajiban memastikan Desa Berdaya berjalan sesuai aturan, anggarannya akuntabel, dan manfaatnya benar-benar dirasakan. Ukuran keberhasilan kita adalah semakin banyak keluarga yang mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan," terangnya

Editor: Purnawarman

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut