Bantuan Desa Berdaya NTB Terancam Tidak Tepat Sasaran, SOMASI Sebut Pembagian Tugas OPD Janggal
LOMBOK, iNewsLombok.id – Pelaksanaan Program Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Program pengentasan kemiskinan tersebut dinilai masih menghadapi persoalan tata kelola, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kualitas pendampingan keluarga penerima manfaat.
Direktur SOMASI NTB, Dwi Arie Santo, menyampaikan sejumlah catatan kritis setelah mencermati hasil asesmen Program Desa Berdaya yang dipaparkan Ketua Tim Asesmen FITRA NTB, Gatot Sulistoni.
Menurut Arie, salah satu persoalan mendasar terletak pada belum tegasnya pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar-OPD dalam menjalankan program tersebut.
Pengelolaan anggaran berada di Dinas Sosial, sementara pelaksanaan kegiatan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pengendalian program, terutama terkait tanggung jawab terhadap capaian kegiatan dan hasil yang diharapkan.
"Ini agak janggal. Dalam kondisi normal, pengguna anggaran juga bertanggung jawab terhadap keluaran dan hasil atau outcome kegiatan. Namun, dalam program ini, Dinas Sosial seolah hanya menunggu laporan dari dinas lain," ujarnya.
Editor: Purnawarman