DPRD NTB Soroti Pokir Rp120 Miliar Tak Bisa Diesekusi Eksekutif, Peran TAPD dan OPD Dipertanyakan
LOMBOK, iNewsLombok.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyakan tidak dapat dilaksanakannya anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD senilai sekitar Rp120 miliar oleh pihak eksekutif.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD NTB, Ali Usman Ahim, menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Pasalnya, proses penganggaran hingga masuk dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melibatkan tahapan yang dilakukan oleh eksekutif.
Hal itu disampaikan Ali saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra terhadap Nota Keuangan RAPBD NTB 2027, Senin (16/11/2026).
Dia mempertanyakan bagaimana anggaran Pokir yang telah masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah justru dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.
"Jika sekitar Rp120 miliar anggaran Pokir dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, kita harus bertanya. Bagaimana proses penganggaran itu bisa sampai masuk dalam APBD dan DPA perangkat daerah apabila ternyata terdapat persoalan dalam tahapan, administrasi, dan verifikasinya?. Apakah kesalahan itu sepenuhnya berada pada anggota DPRD? Bagaimana dengan perangkat daerah yang memverifikasi usulan? Bagaimana dengan TAPD yang menyusun dan mengonsolidasikan anggaran?," tegasnya.
Editor: Purnawarman