SPMB 2026 di Mataram Diwarnai Stigma Sekolah Favorit, Akademisi UPI Soroti Ketimpangan Mutu

“Sejauh pemerintah melakukan standarisasi apa tidak. Menurut regulasi ada 8 standarisasi terutama sarana dan prasarana, keuangan dana pendidikan, guru, tendik, sekolah itu luasnya sama, sama bagus, fasilitas sama, guru kualitas sama, ngapain sekolah jauh-jauh,” tegasnya.

Ia menilai, tanpa agenda peningkatan mutu yang berkelanjutan, polemik sekolah favorit dan nonfavorit akan terus berulang setiap musim penerimaan murid baru. Karena itu, standarisasi harus dijadikan target tahunan, bukan sekadar program jangka panjang tanpa ukuran yang jelas.

“Kalau tidak ada standarisasi gini-gini aja terus, kalau tidak bisa setahun, tiap tahun harus ada standarisasi,” tegasnya lagi.

Soroti Pernyataan Wali Kota Mataram

Pengamat pendidikan itu juga menanggapi pernyataan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang sebelumnya mengajak masyarakat menghapus stigma sekolah favorit dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

Menurutnya, langkah tersebut patut diapresiasi, tetapi tidak boleh berhenti pada level pernyataan.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus membuktikan komitmen itu dengan langkah konkret untuk membuat sekolah-sekolah yang selama ini dianggap kurang diminati bisa naik kelas menjadi sekolah yang benar-benar kompetitif.

“Tidak ada perubahan, pemerintah tidak cukup mengatakan itu, sekolah unggul biar tetap unggul, bukan sekadar unggul, gedung relatif sama, pendanaan sama, kualitas guru relatif sama bagus harus segera,” tegasnya.

Ia bahkan menilai orientasi kebijakan semestinya bukan menurunkan sekolah unggulan, melainkan mendorong sekolah yang belum favorit agar mampu mengejar kualitas dan kepercayaan publik.

“Justru yang gak favorit dibuat favorit, didorong semua sekolah jadi favorit,” terangnya.

Masalah Lama di Musim SPMB

Sorotan terhadap sekolah favorit kembali mencuat seiring pelaksanaan SPMB 2026/2027. Di Kota Mataram, Wali Kota Mohan Roliskana sebelumnya mengajak masyarakat menghapus anggapan adanya sekolah favorit maupun nonfavorit karena pemerintah mengklaim telah berupaya melakukan pemerataan infrastruktur dan distribusi guru di sekolah-sekolah negeri.

Ia juga meminta masyarakat tidak memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu saja saat pendaftaran murid baru.

Namun, pengamat menilai imbauan itu akan sulit efektif bila ketimpangan mutu antarsekolah masih terasa oleh masyarakat. Dalam praktiknya, orang tua umumnya mempertimbangkan reputasi akademik, kualitas guru, fasilitas belajar, lingkungan sekolah, hingga peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi ketika memilih sekolah bagi anaknya.

Standarisasi Harus Menyentuh Delapan Aspek

Dalam konteks nasional, standar mutu pendidikan sebenarnya telah diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang selama ini mencakup delapan komponen utama: standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan. Prinsip inilah yang menjadi rujukan dalam pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah.

Artinya, penghapusan stigma sekolah favorit tidak cukup hanya dengan mengatur jalur penerimaan siswa. Pemerintah daerah juga dituntut memperkuat kualitas sekolah secara menyeluruh, mulai dari ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, rasio guru, pemerataan guru mapel, hingga dukungan anggaran yang adil.

Tantangan NTB: Pemerataan Mutu dan Kepercayaan Publik

Bagi NTB, isu sekolah favorit bukan hanya soal persebaran murid, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap kualitas sekolah. Selama ada sekolah yang dianggap lebih baik dari sisi fasilitas, prestasi, atau kualitas pengajar, maka konsentrasi pendaftar akan tetap menumpuk di sekolah tertentu, terutama di wilayah perkotaan seperti Mataram.

Karena itu, pengamat menilai momentum SPMB 2026 seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan.

Target akhirnya bukan sekadar menghapus label favorit dan nonfavorit di atas kertas, melainkan memastikan semua sekolah memiliki kualitas layanan yang layak, kompetitif, dan dipercaya masyarakat.

Dengan begitu, orang tua tidak lagi harus berebut kursi di sekolah tertentu, dan siswa bisa bersekolah lebih dekat dari rumah tanpa khawatir soal kualitas pendidikan yang akan diterima.

Editor: Purnawarman