Gubernur Lalu Muhamad Iqbal Hadapi Anomali Politik di Gerindra NTB, Demokrat Jadi Opsi Terkuat

LOMBOK, iNewsLombok.id - Pengamat politik dari Universitas Internasional Bima (UIB), Dr. Alfisahrin, menilai posisi politik Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, di tubuh Partai Gerindra hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Menurutnya, meski peluang memimpin DPD Gerindra NTB belum sepenuhnya tertutup, dinamika internal partai justru menunjukkan persaingan yang semakin ketat.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah anomali politik, mengingat Iqbal telah memenangkan Pilkada NTB dan kini menjabat sebagai Gubernur NTB, namun belum memperoleh kepastian dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra untuk memimpin partai di tingkat provinsi.

Baca Juga

Gubernur Iqbal Targetkan NTB Jadi Tuan Rumah PON 2028 Terbaik Lewat Porprov XII

"Menurut penilaian saya ada semacam anomali posisi politik Iqbal pasca jadi Gubernur NTB. Dia seperti sengaja digantung, tidak punya kepastian mendapatkan restu pusat untuk memimpin Gerindra NTB. Padahal, di tengah ancang-ancang serta pertarungan sengit di internal kader menjelang Pemilu 2030, seharusnya sudah ada sinyal yang mengerucut kepada Iqbal sebagai Ketua Gerindra NTB," ujar Alfisahrin, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan, justru peluang Iqbal saat ini terlihat semakin menipis karena tingginya persaingan antar-kader yang sama-sama mengincar dukungan elite partai.

"Sebaliknya saya lihat justru terkesan kans Pak Iqbal makin tipis karena ketatnya dinamika internal kader yang berebut tiket dan restu elite untuk memimpin Gerindra NTB," katanya.

Baca Juga

Bursa Ketua Demokrat NTB Kian Panas, Gubernur Iqbal Didorong Kader Internal

Menurut Alfisahrin, sikap hati-hati DPP Gerindra dapat dipahami karena sejak awal Iqbal bukan kader yang tumbuh dari proses panjang di internal partai, melainkan figur yang kemudian bergabung dengan Gerindra di tengah banyaknya kader senior yang telah lama berjuang membesarkan partai di NTB.

Ia mengingatkan, apabila Iqbal akhirnya ditunjuk memimpin Gerindra NTB, keputusan tersebut juga berpotensi memunculkan resistensi dari kader-kader lama yang memiliki rekam jejak dan kontribusi besar terhadap partai.

"Iqbal harus dapat memastikan bahwa tiket untuk memimpin Gerindra NTB bisa dikunci, meski harus menggunakan seluruh sumber daya politik untuk meraih dukungan seluruh pengurus Gerindra NTB," ujarnya.

Baca Juga

Gubernur Iqbal, Gita Ariadi dan Hadi Gunawan Masuk Bursa Ketua Gerindra NTB, Ini Analisa Pengamat

Meski demikian, Alfisahrin tetap menilai peluang Iqbal belum tertutup sepenuhnya. Ia menilai kekuatan politik Iqbal selama ini memang bertumpu pada Gerindra dan kemampuannya membangun koalisi telah terbukti saat Pilkada NTB.

"Kekuatan utama gravitasi politik Iqbal sejak awal memang ada pada Partai Gerindra. Berkaca dari Pilkada sebelumnya, kapasitas Iqbal sudah teruji, beliau mumpuni dan strateginya cerdas sehingga mampu merebut banyak dukungan partai-partai besar. Artinya peluang memimpin Gerindra NTB masih terbuka lebar," ungkapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan DPP Gerindra karena mekanisme penentuan pimpinan partai masih sangat sentralistik.

Baca Juga

Narasi Kedekatan Gubernur Iqbal dengan Petinggi Gerindra Dipakai untuk Redam Spekulasi Pindah Partai

"Kesulitan Iqbal mengambil alih pucuk pimpinan Gerindra NTB, hemat saya karena model pengambilan keputusan yang sentralistik bergantung di pusat," jelasnya.

Legitimasi Elektoral Belum Tentu Berbanding Lurus dengan Legitimasi Partai

Alfisahrin menilai fenomena yang dialami Iqbal memperlihatkan adanya paradoks dalam politik Indonesia. Menurutnya, seorang kepala daerah yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat belum tentu memiliki legitimasi yang sama kuat di dalam organisasi partai.

Ia mencontohkan pengalaman Anies Baswedan yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi, namun tetap membutuhkan dukungan partai untuk dapat maju dalam kontestasi politik nasional.

Baca Juga

Gubernur Iqbal Disebut Lebih Berpeluang dari Mantan Kapolda Hadi Gunawan di Bursa Ketua Demokrat NTB

"Di sini paradoks kekuasaan itu muncul. Seorang gubernur memiliki legitimasi langsung dari rakyat, tetapi belum tentu memiliki legitimasi yang linear dengan partai sebagai organisasi. Dalam budaya politik Indonesia modern, legitimasi organisasi sering kali lebih menentukan keberlanjutan karier dibanding legitimasi elektoral semata," katanya.

Demokrat Dinilai Menjadi Alternatif Terbaik

Jika peluang memimpin Gerindra benar-benar tertutup, Alfisahrin menyebut terdapat beberapa opsi politik yang dapat dipertimbangkan Iqbal.

Pilihan pertama adalah tetap bertahan sebagai kader Gerindra demi menjaga loyalitas politik.

"Jangan sampai Iqbal menunggu terlalu lama sekadar menangkap sinyal dukungan pusat. Sementara momentum dan dinamika politik terus bergulir. Perlu ada negosiasi dan komunikasi politik yang intens dengan DPP Gerindra," tegasnya.

Alternatif kedua adalah bergabung dan ikut bersaing memimpin Partai Demokrat NTB. Menurutnya, Demokrat memiliki basis politik yang lebih mapan dibandingkan PSI di NTB.

Meski mengakui Demokrat memiliki sejumlah tokoh internal, termasuk mantan Kapolda NTB Hadi Gunawan, Alfisahrin tetap menilai Iqbal memiliki peluang lebih besar.

"Tetapi bagi saya jika Iqbal masuk Demokrat peluang jauh lebih besar dibanding Hadi Gunawan untuk memimpin Demokrat NTB. Terutama jika indikatornya adalah ketokohan, popularitas, elektabilitas dan modal politik. Apalagi Iqbal adalah gubernur aktif, tentu akan memberi efek ekor jas bagi bobot elektoral Partai Demokrat di NTB," tegasnya.

PSI Dinilai Belum Menjadi Pilihan Ideal

Sementara itu, opsi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai kurang menguntungkan bagi masa depan politik Iqbal.

"Hemat saya kurang pas jika Iqbal hijrah ke PSI bukan karena ideologi dan platform politik yang diusung tetapi masa depan politiknya bisa redup," katanya.

Menurutnya, PSI masih dalam tahap membangun struktur politik di NTB sehingga belum memiliki basis elektoral yang kuat.

"Sebagai partai, PSI masih membangun struktur di NTB. Artinya PSI masih lebih membutuhkan figur daripada figur membutuhkan PSI. Meski ada irisan historis bahwa Jokowi punya kedekatan dengan Iqbal, tetapi kultur politik lokal di NTB berbeda,"terangnya.

Ia menambahkan, mengandalkan PSI sebagai mesin politik masih memiliki risiko yang cukup besar.

"Bagi Iqbal untuk mengandalkan PSI sebagai mesin dan lumbung elektoral tidak cukup kuat dan rentan berisiko kehilangan ceruk elektoral," tegasnya.

Di akhir analisanya, Alfisahrin menilai apabila peluang Iqbal memimpin Gerindra tetap tidak terbuka hingga menjelang Pemilu mendatang, seluruh kemungkinan masih dapat terjadi.

"Kita tunggu saja perkembangan. Jika sampai menjelang Pemilu berikutnya peluang Iqbal tetap tipis memimpin Gerindra NTB. Risiko terburuknya Iqbal hijrah ke PSI tampak lebih realistis daripada memaksakan diri masuk ke Demokrat. Semua orang tahu PSI memang belum sebesar Demokrat atau Gerindra di NTB, tetapi dalam politik berbasis figuritas dan populisme sebuah partai dapat dibesarkan oleh figur yang kuat. Sebaliknya, figur yang kuat sering kali justru tenggelam di partai yang ruang kepemimpinannya sudah dipenuhi elite lama," pungkasnya.

Penentuan Ketua DPD partai politik di tingkat provinsi umumnya menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai. Posisi ketua partai di daerah sangat strategis karena akan menentukan arah konsolidasi organisasi, proses rekrutmen calon legislatif, hingga penyusunan koalisi menjelang Pemilu 2029 dan Pilkada 2030.

Bagi seorang gubernur, dukungan penuh dari struktur partai juga menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat agenda pemerintahan di daerah.

Editor : Purnawarman