Dinilai Bobrok Tangani Kasus Korupsi, Kejari Lombok Tengah Diberi BH dan Celana Dalam

Lombok Tengah, iNewsLombok.id- Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), Rabu (08/04/2022).

Kedatangan para LSM tersebut untuk memberikan hadiah paket ke Kejari yang berisi satu set pakaian dalam wanita, seperti BH (kutang Sasak, Red) dan celana dalam (Cawet, Sasak, Red). Paket tersebut sebagai simbol terhadap bobrok dan lambannya penanganan kasus korupsi di daerah itu. 

Tidak hanya itu, mereka juga menyesalkan kasus korupsi terutama yang menyentuh pejabat teras di Loteng. Salah satunya kasus dugaan korupsi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Praya. 

Diketahui, kasus tersebut kini statusnya sudah pada tahap penyidikan. Namun nyali Kejari berbeda ketika menangani dugaan kasus korupsi Dana Desa (DD) yang menyeret Kepala Desa di Loteng. Kondisi ini pun terkesan bahwa Kejari hanya garang dan berani memenjarakan Kades. 

Hal inilah yang membuat Direktur Lombok Global Institute (LOGIS) NTB M Fihiruddin mendatangi Kejari Loteng dengan aksi teaterikal orang sakit sembari membawa paket pakaian dalam tersebut.

Teatrikal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perhatian dan peringatan bagi mereka (pejabat Kejari, Red), sekaligus sebagai sindiran atas lambannya menangani kasus tersebut. 

"Ini sebagai bentuk sindiran kepada Kajari Lombok Tengah yang dinilai takut mengungkap kasus BLUD. Mereka beraninya sama kepala desa saja,” kata Fihir dihadapan Kasi Intel Kejari Loteng AA Agung Kusuma Putra dan sejumlah wartawan di depan kantor Kejari Loteng.

Kasus ini, menurut Fihir, sebenarnya sudah sangat jelas. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejari beberapa waktu lalu, Dirut RSUD Praya dengan gamblang membeberkan kemana aliran dana diserahkan. Bahkan,  jika ia melihat perkembangan saat itu, penasehat hukumnya begitu bangganya bersuara di berbagai media. Sampai-sampai urusan honor dan kupon bensin yang diberikan kepada para Dewan Pengawas (Dewas) selama ini, juga disebut dengan sangat terperinci. 

Tak sampai disitu, dulunya pernah disebutkan jika Dirut RSUD Praya memiliki buku hitam, yang berisikan daftar nama-nama pejabat yang menerima aliran dana BLUD.

"Tapi anehnya, sampai saat ini orang-orang tersebut belum jelas apakah sudah diperiksa atau tidak oleh Kejari. Siapapun yang diduga terlibat dalam kasus ini, baik bupati, wakil bupati, Sekda, mantan bupati, saya minta kejaksaan menunjukkan taringnya, menunjukkan keperkasaannya. Jangan kejaksaan hanya berani menangkap kepala desa saja," pintanya. 

Sehingga, ia menegaskan, kasus ini tidak cukup menjadikan seorang Direktur sebagai korban. Ia melihat banyak pihak lain yang memiliki kuasa di Loteng juga terlibat. Itulah PR Kejari untuk dibuktikan. Terlebih, peran Dewas BLUD RSUD Praya sangat memiliki fungsi yang vital dalam pengelolaan anggaran BLUD. 

“Dewan Pengawas BLUD RSUD Praya dan lainnya juga harus ikut bertanggung jawab. Jika tidak, buat apa ada jabatan dewan pengawas pada sebuah instansi,” tanya Fihir.

Untuk itu pihaknya berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai para pihak yang terlibat di dalamnya dijebloskan ke tahanan. 

“Mau apapun jabatannya, kalau bersalah libas saja,” tegasnya Fihir usai teatrikal di Kejari Loteng. 

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Loteng Kasi Intel Kejari Loteng AA Agung Kusuma Putra yang menerima aksi teatrikal dan hadiah dari LOGIS NTB tersebut enggan berkomentar. 

Di hadapan wartawan usai aksi, Agung langsung bergegas meninggalkan kerumunan wartawan yang ingin mewawancarainya. 

"Tidak ada tanggapan," singkat Kasi Intel sembari meninggalkan awak media. 

Sebelumnya Selasa (12/4), Kasi Pidsus Kejari Loteng Bratha Hari Putra kepada sejumlah wartawan mengatakan, bahwa kasus pengelolaan anggaran BLUD pada RSUD menjadi prioritas Kejari Loteng. Dia memastikan, tidak ada intervensi pihak manapun terhadap penanganan kasus tersebut.

"Saya tidak ada beban untuk menyelesaikan kasus ini. Tunggu saja," katanya.

Dia kembali menegaskan, bahwa untuk menetapkan tersangka tinggal menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami masih menunggu hasil penghitungan BPKP. Begitu hasilnya keluar kami tetapkan tersangka," ujarnya.

Sejauh ini, tegas Bratha, pemanggilan saksi sudah cukup, namun tidak tertutup kemungkinan pihak jaksa memanggil saksi kembali untuk mempertegas keterangan.

Pihaknya mengaku, saat ini fokus untuk membidik satu calon tersangka dulu agar kasusnya tidak membias.

Setelah tersangka ditentukan, otomatis masuk tahap persidangan.

"Saat sidang, bagaimana kelanjutan kasusnya dan kemana saja aliran dana berdasarkan pengakuan tersangka, ya kita tunggu saja," ungkapnya. 

Editor : Dewi Ayu Tri Anjani