Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Warga Pesisir Sekaroh dan Seriwe Hearing ke DPRD Lombok Timur Keluhkan Belum Merata Akses Air Bersih
Advertisement . Scroll to see content

Krisis Air Bersih di Gili Meno Sudah Tiga Tahun, Warga Tolak Desalinasi dan Desak Pipa Bawah Laut

Kamis, 21 Mei 2026 | 23:22 WIB
  • author Anggi Setiawati
Krisis Air Bersih di Gili Meno Sudah Tiga Tahun, Warga Tolak Desalinasi dan Desak Pipa Bawah Laut
Warga Gili Meno bersama WALHI NTB menggelar aksi damai di pesisir pantai menolak proyek desalinasi SWRO dan menuntut pembangunan pipa bawah laut untuk akses air bersih. (Foto: iNewsLombok.id/Anggi Setiawati)

Ia juga mengingatkan ancaman krisis air akan semakin berat dalam beberapa tahun mendatang. Berdasarkan peringatan sejumlah lembaga iklim dunia seperti WMO, NOAA, dan BRIN, fenomena El Niño diperkirakan akan kembali menguat pada 2026–2027 dengan potensi menjadi super El Niño yang memicu musim kering lebih panjang di wilayah kepulauan, termasuk NTB.

Prediksi tersebut dinilai akan memperburuk kondisi pasokan air bersih di Gili Meno jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.

Warga Tolak Pengelolaan oleh Korporasi

Masrun menjelaskan, masyarakat sebenarnya telah melakukan berbagai upaya sejak 2023, mulai dari advokasi, audiensi, hingga dialog dengan pemerintah daerah maupun pusat. Salah satu solusi yang sempat disepakati adalah pembangunan distribusi air bersih melalui pipa bawah laut dari Pulau Lombok.

Bahkan, DPRD Lombok Utara melalui berita acara audiensi tertanggal 14 November 2024 disebut telah merekomendasikan percepatan pembangunan sistem tersebut.

Namun demikian, pemerintah daerah tetap memilih skema pengelolaan air melalui perusahaan swasta, yakni PT Tiara Cipta Nirwana (TCN).

Keputusan itu menuai penolakan warga karena aktivitas perusahaan menggunakan teknologi SWRO dinilai telah berdampak pada kerusakan lingkungan laut di kawasan wisata Gili Indah.

Masrun mengungkapkan, pembuangan limbah dari aktivitas desalinasi diduga merusak ekosistem terumbu karang, termasuk kawasan "blue coral" yang menjadi salah satu daya tarik wisata bawah laut di Gili Meno.

“Harapan kami bertumpu pada doa setiap orang. Kami sangat menyayangkan dan kecewa atas sikap Pemerintah Lombok Utara yang menyerahkan tata kelola hak dasar berupa air bersih kepada korporasi bernama TCN. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi RI yang mendorong kesejahteraan rakyat,” tegas Masrun.

Kerusakan Terumbu Karang Jadi Sorotan

Berdasarkan hasil investigasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, kerusakan terumbu karang di kawasan terdampak disebut mencapai panjang sekitar 1,6 kilometer dengan lebar hingga 200 meter.

Limbah dari aktivitas SWRO diduga mencemari perairan dan mengancam keberlangsungan biota laut serta keanekaragaman hayati di sekitar Gili Meno.

Data Dinas Pariwisata NTB menunjukkan kawasan Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air) menjadi salah satu destinasi unggulan NTB dengan kunjungan wisatawan mencapai ratusan ribu orang setiap tahun. Sektor pariwisata juga menjadi penopang utama ekonomi masyarakat setempat.

Karena itu, warga khawatir kerusakan lingkungan laut akan berdampak langsung terhadap industri wisata dan penghasilan masyarakat.

“Dampak krisis air bersih juga telah mengganggu sektor pariwisata, yang merupakan sumber utama penghidupan masyarakat Gili Meno. Penurunan aktivitas wisata berimbas langsung pada pendapatan warga dan meningkatkan beban ekonomi rumah tangga,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dikabarkan telah menghentikan operasi serta mencabut izin pemanfaatan ruang laut PT TCN pada awal 2024. Namun, warga menyebut aktivitas perusahaan masih berlangsung di lapangan.

Editor: Purnawarman

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut