Raperda Sumbangan Pendidikan NTB Disorot DPR RI Komisi X: Jangan Sampai Jadi Pungutan Terselubung

Hadrian mengingatkan agar sekolah tidak menjadikan kontribusi masyarakat sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan. Ia menilai pemerintah daerah tetap wajib mengandalkan APBD dan dukungan pemerintah pusat untuk membiayai sektor pendidikan.

Hal itu, kata dia, juga sejalan dengan PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan yang mengamanatkan alokasi minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan.

Baca Juga

DPR Dorong Optimalisasi Pangan Lokal melalui Program MBG di Lombok

Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa biaya pendidikan masih menjadi salah satu faktor penyebab anak putus sekolah di sejumlah daerah. Karena itu, regulasi terkait sumbangan pendidikan harus mampu melindungi akses pendidikan masyarakat kurang mampu.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan seharusnya hanya bersifat tambahan dan dilandasi semangat gotong royong, bukan menjadi solusi utama atas keterbatasan anggaran daerah.

“Oleh karena itu, kami meminta agar pembahasan Raperda dilakukan secara terbuka dengan melibatkan guru, komite sekolah, pemerhati pendidikan, dan masyarakat,” katanya.

Ia menekankan substansi utama regulasi tersebut bukan hanya soal legalitas, tetapi bagaimana aturan itu mampu menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Yang paling penting bukan sekadar legalitas Perda, tetapi bagaimana regulasi ini mampu mencegah pungutan terselubung serta tetap menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Purnawarman