Kepala BGN Dadan Hindayana Sebut di Lombok: Banyak Anak Baru Minum Susu Lewat Program MBG

Meski kapasitas produksinya lebih kecil dibanding dapur di wilayah perkotaan atau aglomerasi, keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting untuk memastikan pemerataan program gizi nasional.

“Berapa pun penerima manfaat di daerah-daerah yang sulit dijangkau lebih dari 30 menit, kita tetap akan dirikan satu SPPG,” katanya.

Dadan menyebutkan, hingga Mei 2026 sudah terdapat sekitar 1.400 dapur SPPG terpencil yang selesai dibangun di berbagai daerah Indonesia tanpa menggunakan dana APBN. Secara nasional, program MBG juga diklaim telah menjangkau sekitar 62,1 juta masyarakat dalam kurun satu tahun empat bulan pelaksanaan.

Selain memperkuat pemenuhan gizi, program ini juga diharapkan mampu menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi NTB. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), NTB beberapa tahun terakhir masih fokus menurunkan prevalensi stunting melalui intervensi pangan dan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menegaskan bahwa kehadiran dapur SPPG 3T bukan hanya sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah konkret dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerahnya.

Menurut Najmul, anak-anak membutuhkan asupan gizi yang baik agar mampu tumbuh sehat, aktif belajar, dan memiliki daya saing di masa depan.

“Kehadiran dapur SPPG 3T di Lombok Utara memiliki arti yang sangat penting. Program ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan layanan gizi dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan perhatian lebih,” ujarnya.

Ia menilai program tersebut juga mampu memperkuat ketahanan pangan lokal melalui keterlibatan masyarakat sekitar, mulai dari petani, sekolah, organisasi masyarakat, hingga keluarga penerima manfaat.

Najmul berharap dapur SPPG 3T nantinya dapat menjadi pusat gerakan edukasi gizi sekaligus pemanfaatan bahan pangan lokal khas Lombok Utara.

“Jika anak-anak kita sehat, maka masa depan Lombok Utara juga akan lebih kuat,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia NTB, Willgo Zainar menjelaskan bahwa pembangunan dapur SPPG terpencil memang diprioritaskan untuk wilayah dengan akses layanan terbatas.

Menurutnya, jumlah penerima manfaat di wilayah terpencil memang lebih sedikit dibanding kawasan padat penduduk sehingga kapasitas dapur juga disesuaikan.

“Ini adalah salah satu bentuk kehadiran negara di daerah-daerah di mana penduduknya sedikit,” ujarnya.

Willgo menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 9.000 dapur SPPG terpencil di seluruh Indonesia. Saat ini, sebanyak 1.400 unit telah selesai dibangun dan sisanya akan terus dilanjutkan secara bertahap.

“Sisanya akan terus dilanjutkan untuk melayani jutaan penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke,”terangnya.

Editor : Purnawarman