Rinjani Terancam: Akademisi Desak Daerah Ambil Alih Pengelolaan Wisata

LOMBOK, iNewsLombok.id – Regulasi pariwisata yang dianggap merugikan daerah kembali menuai kritik. Para tokoh masyarakat, akademisi, hingga budayawan menilai bahwa pemerintah daerah harus berani mengambil sikap agar tidak hanya menanggung kerugian ekologis, tetapi juga diberi kewenangan penuh untuk melestarikan wilayahnya.

Isu ini mengemuka dalam acara Ngaji Budaya bertema “Monokrom Pengembangan Pariwisata dan Keterancaman Ekologis” yang digelar Yayasan Swadaya Masyarakat (YSM) pada Selasa (20/8/2025).

Kritik Rektor UGR: Rinjani Jadi Obyek, Daerah Tak Punya Kewenangan

Baca Juga

Perbaikan Jalur Ekstrem Rinjani: TNGR Pasang Tangga dan Tali di Titik Rawan Kecelakaan

Rektor Universitas Gunung Rinjani (UGR), Dr. Basri Mulyani, menyoroti ketidakjelasan arah pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menegaskan bahwa Lombok, sebagai locus utama Gunung Rinjani, justru tidak memiliki kedaulatan penuh terhadap pengelolaannya.

“Bahkan Rinjani dibuka seluas-luasnya oleh TNGR sebagai kawasan pariwisata yang jorok urusan sampah tak mampu, apalagi keselamatan pendaki,” tegasnya.

Basri juga menyinggung kenangan para peserta diskusi tentang kondisi Rinjani di era 1990–2000. Kala itu, hutan masih lebat, pohon-pohon terjaga, dan sumber mata air melimpah. Namun kini, banyak pohon hilang dan mata air ikut lenyap karena eksploitasi pendakian yang berorientasi pada pemasukan PNBP.

Editor : Purnawarman