Gubernur NTB Iqbal Pilih Insentif 1.759 Guru PPPK Rp500.000, Banggar DPRD Dorong Kenaikan Gaji

"Ngak mungkin insentif (Rp.500 Ribu.red) harus gajinya (dinaikkan.red)," tegasnya.

Baca Juga

Gubernur NTB Buka Suara DPRD Minta Audit Investigatif Pergeseran BTT Rp484M Tak Muncul di LHP BPK

Menurutnya, sistem penghasilan guru PPPK-PW yang bergantung pada jam mengajar membuat mereka rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat struktural seperti kenaikan gaji dinilai lebih tepat dibanding bantuan sementara.

Konteks Nasional dan Tantangan Guru PPPK

Secara nasional, kebijakan PPPK menjadi solusi pemerintah untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Namun, skema PPPK paruh waktu masih menuai perdebatan karena belum memberikan kepastian pendapatan yang stabil.

Di NTB sendiri, jumlah guru PPPK terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan kebutuhan tenaga pendidik di daerah. Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema antara keterbatasan fiskal dan tuntutan peningkatan kesejahteraan guru.

Baca Juga

Pemprov NTB Bantah Ada Perbedaan Data Jubir Iqbal dan Inspektur Soal Tindak Lanjut Temuan BPK 2025

Kebijakan insentif ini diharapkan menjadi langkah awal sebelum adanya kebijakan yang lebih permanen, seperti penyesuaian gaji atau skema pengangkatan penuh bagi guru PPPK paruh waktu.

Editor: Purnawarman