Isu Dualisme DPW PBB NTB Berakhir, DPP Akui Kepemimpinan Nadirah

LOMBOK, iNewsLombok.id – Wakil Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Randy Bagasyudha, menegaskan bahwa kepemimpinan DPW PBB Nusa Tenggara Barat (NTB) masih sah berada di bawah kendali Anggota DPRD NTB, Nadirah. Penegasan ini sekaligus membantah isu adanya dualisme kepengurusan Partai Bulan Bintang di tingkat daerah maupun pusat.

Menurut Randy, hingga saat ini tidak ada dualisme kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB. Struktur partai secara nasional tetap berada di bawah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah, sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 9 April 2026.

Baca Juga

DPW PBB NTB Targetkan Usung Calon Sendiri di Pilkada 2029, Siap Perkuat Basis Politik di Daerah

Keputusan tersebut merupakan hasil dari Musyawarah Dewan Partai yang telah digelar pada 11 Maret 2026 lalu dan telah memperoleh legitimasi hukum dari pemerintah.

Randy menjelaskan, keputusan itu juga berdampak langsung terhadap struktur kepengurusan di daerah, termasuk di Provinsi NTB yang tidak mengalami perubahan.

“Ibu Nadirah tetap merupakan Ketua DPW PBB yang sah. Tidak ada kepengurusan lain di NTB selain yang berada di bawah kepemimpinan Ibu Nadirah,” tegas Randy kepada media, dikutip dari keterangan resmi yang juga disampaikan melalui akun Facebook resmi Partai Bulan Bintang dikutip media ini, Sabtu (25/4/2026).

Ia menambahkan, seluruh kader diminta tetap solid dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berpotensi memecah konsolidasi partai menjelang agenda politik ke depan.

Menurutnya, stabilitas internal partai sangat penting untuk memperkuat kerja politik PBB di daerah, terutama dalam menghadapi dinamika politik lokal dan persiapan Pemilu mendatang.

Di NTB sendiri, PBB memiliki posisi strategis karena sejumlah kadernya duduk di parlemen daerah, termasuk Nadirah yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB. Keberadaan kader di legislatif dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat eksistensi partai di tengah persaingan politik yang semakin ketat.

Pengamat politik lokal juga menilai bahwa kepastian kepemimpinan di tubuh DPW PBB NTB menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas organisasi serta memperkuat konsolidasi internal partai.

Dengan adanya penegasan dari DPP ini, diharapkan polemik mengenai isu dualisme kepengurusan dapat segera berakhir dan seluruh kader dapat kembali fokus menjalankan agenda organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.

PBB sendiri merupakan salah satu partai politik nasional yang terus berupaya memperkuat basis elektoralnya di berbagai daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat yang menjadi salah satu wilayah strategis dalam peta politik nasional.

Editor : Purnawarman