DPW PBB NTB Perkuat Legalitas Organisasi, SK Revisi Kepengurusan Baru Diserahkan ke KPU

LOMBOK, iNewsLombok.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) revisi kepengurusan periode 2025–2030 kepada sejumlah lembaga penyelenggara negara di NTB. Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua DPW PBB NTB, Nadirah bersama jajaran pengurus.

Dokumen tersebut diserahkan ke KPU NTB, Bawaslu NTB, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTB sebagai bagian dari penegasan legalitas kepengurusan partai.

Baca Juga

Isu Dualisme DPW PBB NTB Berakhir, DPP Akui Kepemimpinan Nadirah

Langkah ini dilakukan setelah kepengurusan terbaru PBB memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dengan terbitnya pengesahan tersebut, struktur kepengurusan PBB di tingkat pusat hingga daerah kini dinyatakan sah secara hukum dan berada dalam satu komando organisasi.

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah, mengatakan penyerahan SK revisi merupakan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus memastikan seluruh administrasi organisasi berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Alhamdulillah, kepengurusan Partai Bulan Bintang saat ini sudah sah berdasarkan keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak ada lagi dualisme kepengurusan baik di tingkat DPP, DPW maupun DPC PBB,” ujarnya.

Baca Juga

DPW PBB NTB Targetkan Usung Calon Sendiri di Pilkada 2029, Siap Perkuat Basis Politik di Daerah

Ia menjelaskan, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB saat ini dipimpin oleh Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal.

Menurutnya, pengesahan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi seluruh struktur partai di Indonesia, termasuk di Provinsi NTB. PBB kini fokus melakukan penguatan organisasi, konsolidasi kader, dan persiapan menghadapi agenda politik mendatang.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh kader di NTB memahami bahwa kepengurusan yang sah sudah ditetapkan negara. Saat ini saatnya seluruh kader bersatu, memperkuat barisan, dan bekerja untuk membesarkan Partai Bulan Bintang di NTB,” tambah Nadirah.

Selain memperkuat konsolidasi internal, langkah administrasi ini juga penting untuk memastikan seluruh aktivitas partai berjalan tertib, terutama menjelang tahapan politik nasional dan daerah pascapilkada 2024.

PBB merupakan salah satu partai politik nasional yang lahir sejak era reformasi dan memiliki basis kader di sejumlah daerah, termasuk NTB. Dalam beberapa tahun terakhir, partai berlambang bulan bintang itu terus melakukan pembenahan organisasi untuk memperkuat posisi politiknya di tingkat daerah maupun nasional.

Dengan telah diserahkannya SK revisi kepengurusan ke Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu NTB, DPW PBB NTB berharap seluruh aktivitas organisasi dapat berjalan lebih optimal, tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Editor: Purnawarman