Abul Chair Tak Pernah Klaim Cucu Gubernur NTB

LOMBOK, iNewsLombok.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang menyebut Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, sebagai cucu Gubernur pertama NTB, Raden Ario Muhammad Ruslan Tjakraningrat.

Penegasan ini disampaikan guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat dan sejumlah pemberitaan yang sempat menimbulkan persepsi berbeda.

Baca Juga

Segini Harta Kekayaan Abul Chair, Sekda NTB yang Baru

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB yang juga bertindak sebagai Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak pernah berasal dari pernyataan Abul Chair.

“Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa Bapak Sekda Abul Chair tidak pernah menyampaikan kepada siapa pun, termasuk kepada media, bahwa dirinya merupakan cucu dari Gubernur pertama NTB,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemprov NTB telah menerima penjelasan langsung dari pihak keluarga Gubernur pertama NTB mengenai silsilah keturunan yang sah.

Baca Juga

Abul Chair Cucu Mantan Gubernur NTB Resmi Dilantik jadi Sekda

Berdasarkan informasi tersebut, Raden Ario Muhammad Ruslan Tjakraningrat diketahui memiliki tiga orang anak yang menjadi garis keturunan langsung, yang kemudian berlanjut pada generasi cucu dari keluarga tersebut.

Klarifikasi ini menjadi dasar penting untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di ruang publik, sekaligus menghindari kesimpangsiuran yang dapat memicu kesalahpahaman.

Dengan demikian, isu yang menyebutkan Sekda NTB sebagai cucu Gubernur pertama NTB dinyatakan tidak benar dan perlu diluruskan.

Baca Juga

Sosok Kandidat Sekda NTB Mengerucut pada Abul Chair Cucu Mantan Gubernur NTB

Pemprov NTB juga menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui asal mula munculnya informasi tersebut, serta memastikan bahwa hal itu bukan berasal dari pernyataan resmi Abul Chair.

“Yang perlu kami sampaikan adalah pentingnya merujuk pada informasi yang terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik,” tambahnya.

Melalui pernyataan ini, Pemprov NTB mengajak masyarakat dan media untuk menjadikan sumber resmi sebagai acuan utama dalam menyebarkan informasi, demi menjaga akurasi dan mencegah polemik yang tidak perlu.

Selain itu, pemerintah daerah turut mengapresiasi perhatian berbagai pihak terhadap pentingnya validitas informasi, serta berharap klarifikasi ini dapat mengakhiri perbedaan persepsi yang sempat berkembang.

Editor : Purnawarman