DPR RI Usul BGN Tambah Gaji Kader Posyandu yang Layani Ibu Hamil dan Menyusui di Program MBG

LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2, H. Muazzim Akbar, berkomitmen memperjuangkan peningkatan honor kader posyandu yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi petugas yang mendistribusikan makanan kepada ibu hamil dan ibu menyusui.

Hal tersebut disampaikan Muazzim saat menghadiri sosialisasi Program MBG di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat. Di hadapan para kader posyandu, ia menegaskan akan mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar memberikan tambahan insentif bagi para kader.

Baca Juga

6.162 Perangkat Desa dan Kader Posyandu di Lombok Timur Terlindungi BPJamsostek

"Kenapa ibu kader posyandu kita libatkan untuk membantu SPPG menyerahkan ke ibu hamil dan menyusui kita sudah pikirkan dari sekarang. Gaji tambahan bagi ibu-ibu posyandu, kita minta BGN nanti ibu posyandu yang gajinya Rp150 ribu, kita minta tambah BGN, kita anggarkan di komisi IX, berapa opreng yang diberikan ke ibu menyusui dan bayi akan ada honor dari BGN," tegas Muazzim.

Menurut Muazzim, peran kader posyandu sangat strategis dalam menyukseskan program nasional tersebut karena mereka selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

Ia juga memastikan bahwa upaya peningkatan honor kader posyandu saat ini masih terus diperjuangkan di tingkat pusat.

"Sedang kita perjuangkan juga supaya gaji ibu kader posyandu juga naik kita lagi berjuang," tegasnya.

Lebih lanjut, Muazzim membandingkan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dengan negara lain, seperti Jepang, yang telah lebih dulu menerapkan program serupa sejak lama.

"Jepang ratusan tahun memberikan MBG, Indonesia baru mulai. Tujuannya membangun sumber daya manusia, sehat cerdas, kuat, dan ceria. SD sampai SMA sampai tebeng mangan (kita kasi makan) yang kita atur makannya, setiap hari ini. Tidak sembarang diberikan makanan diatur. Ada tiga orang yang digaji langsung bagian akuntan, kepala dapur, ahli gizi. Sampai 18 tahun tebeng (dikasi) makan gratis," ungkapnya.

Muazzim juga menekankan bahwa Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dalam skala besar.

"Kalau MBG berjalan seluruh Indonesia menyerap tenaga kerja 3-5 juta terserap, sekarang baru 1 juta, sekarang baru 22 ribu SPPG. Dan tahun ini Rp371 T dianggarkan, 2026 bisa terkaper 83,93 juta, NTB aja baru 1 juta. Di NTB akan dibangun 95 dapur kita butuh dan sudah beroperasi 7-14 dapur," ungkapnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program ini berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dukungan lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial.

Di NTB, keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diproyeksikan menjadi pusat produksi makanan sehat yang memenuhi standar gizi nasional. Setiap dapur SPPG diperkirakan melibatkan puluhan tenaga kerja lokal, mulai dari juru masak, ahli gizi, tenaga administrasi, hingga petugas distribusi.

Pemerintah daerah juga didorong untuk berkolaborasi dengan kader posyandu, UMKM pangan lokal, serta petani setempat agar rantai pasok bahan makanan dapat menggerakkan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Editor : Purnawarman