Dana Siluman di DPRD Provinsi NTB dan Kebuntuan Budaya Politik Kita

Dr. Alfisahrin, M.Si
Dosen di Universitas Bima Internasional-MFH dan Staf ahli di DPD RI

Sunami korupsi dan praktek gratifikasi kini tengah mendera dan menggerogoti banyak tubuh parlemen di Indonesia sehingga menyebabkan sejumlah anggota parlemen tersandera dalam pusaran kasus hukum. Praktek gratifikasi seperti yang kini  terjadi di DPRD NTB, sebenarnya bukan hal baru dalam dunia politik dan birokrasi Indonesia.

Itu penyakit lama yang telah berurat akar dalam tubuh institusi pelayanan birokrasi pemerintah, praktek gratifikasi telah menjadi cara kuno dan purba dalam kekuasaan politik di parlemen hanya saja baru terungkap dan diketahui publik. Bukan rahasia umum lagi  jika patologi birokrasi seperti kebiasaan setor fee oleh kontraktor dan tarik fee proyek oleh oknum politisi agar dapat paket proyek sampai  kini masih eksis  dan mengendap rapi dalam struktur jaringan kekuasaan.

Mind set apparatus birokrasi dan politisi  kita kebanyakan  tidak jauh dari urusan  transaksi, ambil untung dan balik modal politik. Sebenarnya ini merupakan  implikasi dari politik berbiaya tinggi (high cost ) dalam pileg dan pilkada 
Dalam politik yang serba pragmatis dan transaksional di era kontemporer saya melihat bahwa kekuasaan telah menjadi industri korporate  yang dikelola elite untuk menghasilkan lebih banyak uang karenanya tidak ada yang gratis.  

Setiap pelayanan publik yang diproduksi dari dapur parlemen selalu ada harga, tarif dan fee-nya. Publik pun tidak benar-benar dilayani karena tugas etik anggota parlemen karena faktanya akses kekuasaan nyaris serba berbayar.

Pokir misalnya kini menjadi  lahan bisnis bukan lagi aspirasi, saran, dan kebutuhan pembangunan publik. Akibatnya esensi politik sebagai pengaturan urusan dan kepentingan publik berubah menjadi arena pertarungan kepentingan bisnis ekonomi elite yang diperdangangkan menjadi sekedar soal receh  transaksi.

Editor: Purnawarman