Menkeu Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai, 16.000 Pegawai Terancam Dirumahkan

JAKARTA, iNewsLombok.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ultimatum keras terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyusul ditemukannya sejumlah kasus beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

Purbaya bahkan membuka kemungkinan untuk membekukan operasional Bea Cukai serta merumahkan hingga 16.000 pegawai bila tidak ada pembenahan signifikan.

Baca Juga

Menkeu Targetkan Revisi PMK Kopdes Merah Putih Tuntas Minggu Depan: Kalau Tidak, Saya Hapus Sekalian

Menurut Purbaya, langkah pembekuan yang ia maksud bukan sekadar tindakan administratif, tetapi bisa membuat fungsi pengawasan kembali seperti masa lalu ketika pintu impor lebih longgar dan tidak seketat aturan saat ini.

“Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” ujar Purbaya di kompleks parlemen, Kamis (27/11/2025).

Pemerintah Beri Tenggat Satu Tahun

Purbaya menegaskan bahwa laporan soal beras impor ilegal tersebut akan ditindaklanjuti secara menyeluruh. Ia telah memanggil jajaran DJBC untuk rapat internal dan menyusun langkah cepat perbaikan.

Baca Juga

APBD 2025 Masih Lamban? Purbaya Minta Kepala Daerah Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

“Kita akan bereskan, jadi Bea Cukai, saya sudah panggil mereka. Kita rapat internal ya,” katanya menegaskan.

Ia memberikan tenggat waktu satu tahun kepada DJBC untuk menunjukkan perubahan nyata dalam sistem kerja, integritas, serta efektivitas pengawasan.

Teknologi AI Mulai Diimplementasikan

Dalam pernyataannya, Purbaya mengapresiasi penggunaan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mulai diterapkan di sejumlah pos Bea Cukai. Teknologi ini dipakai untuk mendeteksi kecurangan seperti under-invoicing, pemalsuan dokumen, hingga manipulasi data barang impor.

Baca Juga

Satpol PP NTB Gerak Cepat Tindaklanjuti Instruksi Menkeu Berantas Rokok Ilegal

“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” tegasnya sekali lagi.

Peringatan Tegas Soal Integritas Pegawai

Purbaya menekankan bahwa seluruh pegawai DJBC wajib menjaga profesionalitas serta integritas tinggi demi mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah masuknya komoditas ilegal ke pasar domestik.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan impor menjadi salah satu titik krusial yang mempengaruhi harga pangan nasional, sehingga kasus beras ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Kritik Cukai Rokok 57 Persen: Tinggi Amat, Firaun Lu?

Berdasarkan catatan Kemenkeu, nilai potensi kerugian negara akibat praktik impor ilegal — termasuk beras — dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

KNIV (Komite Nasional Integritas dan Valuasi) sebelumnya juga menyebut bahwa sektor kepabeanan masih menjadi salah satu yang rentan praktik suap dan manipulasi nilai barang.

Sejumlah negara telah mengintegrasikan sistem AI dan blockchain untuk rantai pasok impor-ekspor, dan Indonesia tengah mengkaji sistem serupa untuk memperkuat transparansi.

Baca Juga

Dahsyat Rp200 Triliun Masuk Lima Bank Nasional, Menkeu Purbaya: Dirut Pusing Mau Nyalurin ke Mana

Bea Cukai saat ini mengelola lebih dari 135 kantor pelayanan di seluruh Indonesia yang berhubungan langsung dengan jalur perdagangan internasional.

Editor : Purnawarman