Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Mario Aji dan Veda Ega Jadi Daya Tarik MotoGP Mandalika 2026, Gubernur Klaim Bakal Jadi yang Terbaik
Advertisement . Scroll to see content

Dekan FH Unram Nilai Penunjukan Plh Sekda NTB Berpotensi Langgar Aturan, Ini Penjelasan Gubernur

Minggu, 08 Maret 2026 | 14:03 WIB
  • author Purnawarman
Dekan FH Unram Nilai Penunjukan Plh Sekda NTB Berpotensi Langgar Aturan, Ini Penjelasan Gubernur
Gubernur NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal (kiri), Dekan Fakultas Hukum Unram Dr. Lalu Wira Pria Suhartana (kanan). (Foto: Istimewa)

LOMBOK, iNewsLombok.id – Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai sorotan dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dr. Wira, menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan administrasi pemerintahan yang berlaku.

Menurutnya, mekanisme pengangkatan Plh harus mengikuti aturan yang jelas sebagaimana diatur dalam sejumlah regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan aturan kepegawaian.

"Pengangkatan Plh tdk sesuai UU Administrasi Pemerintahan, artinya ini pelanggaran," ungkapnya, Minggu (8/3/2026).

Pertanyakan Alasan Penunjukan Plh Sekda

Dr. Wira juga mempertanyakan dasar penunjukan Plh Sekda NTB jika posisi Sekda definitif belum ada. Menurutnya, secara prinsip Plh hanya ditunjuk ketika pejabat definitif berhalangan sementara menjalankan tugas.

"Ko ada Plh sekda? Apakah sudah ada sekda definitif? Dari Pj ke Plh..krukut. Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, yang wewenangnya diperoleh dari mandat," jelasnya.

Editor: Purnawarman

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut