KPK Dalami Dugaan Anomali Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov NTB di Pulau Sumbawa

BIMA, iNewsLombok.id -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tengah melakukan pendalaman terhadap dugaan anomali dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), pokok-pokok pikiran (pokir), serta hibah pemerintah provinsi di wilayah pulau sumbawa khususnya Bima.

Hal tersebut terungkap dari surat tugas KPK Nomor 4075/KSP.00/70-76/08/2026 yang beredar di tandatangi Ely Kusumaastuti agustus 2026 lalu. Surat tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi pencegahan serta penindakan tindak pidana korupsi.

Baca Juga

KPK Sita Rp106,3 Miliar dalam OTT HGB Bogor, Jadi Salah Satu yang Terbesar

Dalam surat tersebut, KPK menugaskan tim untuk melakukan pengecekan ruang rapat, pengamatan, serta konfirmasi lapangan berkaitan dengan dugaan anomali pokir, hibah, dan PBJ pada Pemerintah Kota Bima dan pemerintah provinsi yang berada di Bima.

Surat tugas itu mencantumkan sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Selain itu, surat tersebut juga merujuk pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK serta Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah KPK.

Baca Juga

Gubernur NTB Minta TAPD Pastikan Pergeseran APBD Perubahan 2026 Sesuai Arahan KPK

Dalam bagian tugas, tim KPK diarahkan untuk melakukan pengamatan dan konfirmasi langsung ke lapangan terkait dugaan anomali pada tiga sektor, yakni pokir, hibah, dan pengadaan barang dan jasa.

Editor: Purnawarman