Heboh! Mantan Anggota DPRD NTB Laporkan Gubernur Lalu Iqbal ke Kejati Soal Dana BTT Rp500 Miliar

LOMBOK, iNewsLombok.id - Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pergeseran dana Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp500 miliar kembali mencuat di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kali ini, mantan Anggota DPRD NTB, TGH Najamuddin Moestofa, secara resmi melaporkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Teregistrasi dengan nomor agenda: 8500 tanggal 6/11/2025 dari TGH Najamuddin Moestofa, Ringkasan Isi: Laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan Gubernur NTB dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga

DPRD NTB Dorong Kesejahteraan Ojek, Mulai dari SIM Hingga BPJS di Dompu

Pelaporan tersebut dilakukan secara langsung oleh TGH Najamuddin yang tiba di kantor Kejati NTB sekitar pukul 14.30 WITA. Ia menyerahkan berkas laporan kepada petugas kejaksaan tanpa didampingi penasihat hukum atau tim pendamping. Setelah penyerahan berkas, TGH Najamuddin langsung meninggalkan gedung kejaksaan tanpa memberikan pernyataan kepada awak media.

Menurut informasi yang dihimpun, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pergeseran dana BTT yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 dan Nomor 6 Tahun 2025. TGH Najam menduga bahwa alokasi anggaran tersebut tidak digunakan sesuai peruntukan awalnya.

“Dari Rp500 miliar lebih dana BTT yang digeser, terdapat indikasi penggunaan yang tidak sesuai aturan,” ujar sumber internal yang mengetahui laporan tersebut.

Baca Juga

Ini Kata Anggota DPRD Lalu Muhibban Soal Keributan dengan Debt Collector yang Merampas Mobil Warga

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTB, Efrien, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya, belum memberikan tanggapan resmi hingga berita ini diterbitkan.

Latar Belakang Kasus dan Konteks BTT NTB

Dana Belanja Tak Terduga (BTT) merupakan pos anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk kebutuhan darurat seperti penanganan bencana, krisis ekonomi, dan kondisi tak terduga lainnya.

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi NTB diketahui mengalokasikan lebih dari Rp500 miliar untuk BTT, angka yang relatif besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga

Kejati NTB Terima Dua Legislator ‘Tobat’, Terkait Skandal Pokir 2025

Namun, sejumlah pihak mulai mempertanyakan transparansi dan mekanisme penggunaan BTT tersebut, terutama setelah muncul indikasi pergeseran anggaran untuk kegiatan yang dinilai tidak termasuk kategori kedaruratan. Dugaan inilah yang kini dilaporkan oleh TGH Najamuddin Mustofa kepada aparat penegak hukum.

Kasus ini juga menarik perhatian publik karena sebelumnya TGH Najamuddin sempat melaporkan dugaan “dana siluman DPRD NTB” pada tahun 2024. Langkahnya saat itu sempat memicu perdebatan publik terkait transparansi dan pengawasan anggaran daerah.

Respon Awal Pemerintah dan Proses Selanjutnya

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Diskominfo ataupun Gubernur Lalu Muhamad Iqbal melau pesan WhatApp terkait laporan tersebut.

Baca Juga

Anggota DPRD NTB dari PDIP Tetap Dilarang Ikut Kunker ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Namun, sejumlah pejabat internal Pemprov NTB menyebut bahwa pergeseran anggaran BTT dilakukan sesuai prosedur dan mengacu pada kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

Kejati NTB sendiri diperkirakan akan melakukan verifikasi administrasi dan telaah awal terhadap laporan tersebut sebelum menentukan langkah penyelidikan lanjutan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, kasus ini berpotensi naik ke tahap penyidikan.

Pengawasan BTT di Daerah

Kasus BTT di NTB menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan dana tak terduga di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan catatan BPK RI tahun 2024, beberapa pemerintah daerah ditemukan melakukan pergeseran BTT tanpa dasar hukum yang jelas, terutama untuk kegiatan rutin yang tidak masuk kategori darurat.

Baca Juga

Sambirang : Awalnya Banyak yang Mencibir dan Pesimis MXGP Dilaksanakan, Buktinya Sukses

Pakar kebijakan publik menilai bahwa transparansi penggunaan BTT perlu ditingkatkan melalui mekanisme audit real-time dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah.

Laporan resmi TGH Najamuddin Mustofa ke Kejati NTB menjadi babak baru dalam upaya menegakkan transparansi keuangan daerah. Masyarakat kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum dalam memverifikasi dugaan penyalahgunaan dana BTT Rp500 miliar tersebut.

Kejati NTB diharapkan dapat memproses laporan ini secara profesional dan terbuka, guna memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan keadilan publik.

Editor : Purnawarman