DPR Buka Peluang PPPK Jadi PNS, Revisi UU ASN Mulai Digodok

Baca Juga

DPR RI Usul BGN Tambah Gaji Kader Posyandu yang Layani Ibu Hamil dan Menyusui di Program MBG

“Tentu DPR akan menampung pelbagai usulan, masukan yang berkembang di tengah masyarakat.”

Pembahasan RUU ASN Mundur

Meski revisi UU ASN telah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, pembahasan dipastikan tidak dapat dimulai dalam tahun ini karena keterbatasan waktu.

“RUU ASN memang masuk daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 ini. Namun, dengan sisa waktu dua bulan di tahun 2025 ini, di atas kertas pembahasan RUU ASN tidak dimungkinkan dilakukan pada tahun 2025 ini,” jelas Khozin.

Baca Juga

Muazzim Akbar Sebut MBG Bukan Program Politik, Tapi Investasi Bangsa

Saat ini, Komisi II DPR masih menunggu kajian Badan Keahlian DPR (BKD) sebelum memulai tahapan pembahasan lebih lanjut.

Dua Fokus Utama Revisi UU ASN

Khozin menegaskan ada dua aspek penting dalam revisi UU ASN, yaitu pendalaman substansi aturan dan keterlibatan publik secara bermakna (meaningful participation).

Selain itu, ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 121/PUU-XXII/2024, yang mewajibkan pembentukan lembaga independen pengawas sistem merit dalam dua tahun sejak putusan berlaku.

Baca Juga

Dasco Pastikan Revisi UU Pilkada Belum Jadi Agenda DPR

Saat ini terdapat lebih dari 2,3 juta PPPK di Indonesia, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis pemerintah.

Isu alih status PPPK ke PNS menguat karena perbedaan fasilitas karier, perlindungan hukum, dan jenjang pensiun.

Pemerintah sebelumnya menegaskan sistem kepegawaian berbasis merit merupakan pondasi reformasi birokrasi.

Baca Juga

Gedung DPRD NTB Dibakar Massa, DPRD Minta DPR RI Kawal Pembangunan Ulang

Organisasi profesi ASN dan komunitas tenaga honorer aktif menyuarakan normalisasi status PPPK agar setara dengan PNS dalam jangka panjang.

Editor: Purnawarman