PWI NTB dan Kapolda Irjen Pol Hadi Gunawan Perkuat Sinergi Pers-Polri, Bahas UKW hingga IPR

Baca Juga

Akhmad Munir Terpilih Jadi Ketua Umum PWI 2025-2030, PWI NTB Siap Dukung Penuh

Sebagai putra daerah, Hadi Gunawan menaruh perhatian serius pada kesejahteraan masyarakat NTB. Ia mengusulkan legalisasi penambangan rakyat melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk koperasi lokal agar penambangan tidak lagi ilegal dan bisa diawasi secara resmi.

“Dengan adanya IPR, penambangan ilegal bisa kita kontrol melalui pembinaan dan pengawasan. Jika ini bisa dilakukan, maka potensi sumber daya alam Provinsi NTB akan mampu menyejahterakan rakyat,” tegas Kapolda.

IPR dan Koperasi Tambang: Gerakan Ekonomi Berbasis Gotong Royong

Menurut Hadi Gunawan, skema IPR harus berpihak kepada masyarakat dan berbasis koperasi. Ia menegaskan bahwa koperasi bukan hanya badan usaha, melainkan gerakan sosial yang menjunjung nilai kekeluargaan.

Baca Juga

Dikecam! Polres Sumbawa Panggil 7 Media, PWI NTB Desak Cabut Surat Klarifikasi

“Sejarah membuktikan, koperasi mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. Maka, dengan iklim usaha yang aman dan kondusif, kami dukung koperasi menjadi pilihan utama membangun kemandirian ekonomi,” tambahnya.

Ia juga meminta insan pers turut serta mencerdaskan masyarakat mengenai IPR dengan pemberitaan yang edukatif dan menyejukkan.

Inovasi Aplikasi Lalu Lintas Ramah Masyarakat

Kapolda NTB juga mengungkapkan sedang menyiapkan aplikasi edukasi lalu lintas yang bertujuan menekan kecelakaan melalui pendekatan humanis, bukan penindakan.

Baca Juga

Solid dan Muda! Ini Susunan Lengkap Pengurus PWI NTB Periode 2025-2030

“Aplikasi ini bukan untuk memberi tindakan, tapi lebih pada edukasi. Masyarakat yang pernah melanggar akan tercatat, namun tidak langsung dihukum — lebih banyak imbauan dan bimbingan,” jelasnya.

“Mohon doanya, Insya Allah dalam waktu dekat aplikasi ramah lalu lintas ini akan kita luncurkan.”

PWI NTB Siap Perkuat Kolaborasi

Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kapolda. Ia menegaskan bahwa PWI berkomitmen menjaga independensi sembari terus bersinergi dengan aparat keamanan.

Baca Juga

Nasrudin Zein Siap Bertarung Lagi di Konferprov PWI NTB 2025, Ungkap Sejumlah Prestasi

“Kami berkomitmen menjaga independensi pers, namun juga tetap bersinergi dengan semua pihak, termasuk kepolisian, agar informasi yang disajikan selalu berimbang, menyejukkan, dan mendorong pembangunan daerah,” ujar Iklil.

Iklil juga berharap agar pemanggilan jurnalis terkait pemberitaan dihentikan, mengingat hal itu berpotensi melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kapolda langsung merespons, memerintahkan Kabid Humas untuk koordinasi.

“Pak Kabid Humas, segera dikoordinasikan dengan Pak Kapolres agar penyidik paham akan UU Pers,” tandasnya.

Pertemuan ini dihadiri pengurus PWI NTB, termasuk Sekretaris PWI Fahrul Mustofa, serta Kabid Humas Polda NTB AKBP Mohammad Kholid.

PWI NTB sedang mempersiapkan pelaksanaan UKW Mandiri 2026 untuk memperbanyak wartawan berkompeten.

Polda NTB membuka peluang kerjasama dalam program Jurnalisme Keamanan Publik untuk edukasi mitigasi bencana, konflik sosial, dan keselamatan jalan.

Silaturahmi ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Media–Polri untuk memperkuat etika pemberitaan di tahun politik.

Editor : Purnawarman