Pelita Putra Ingatkan: 15 Tim Percepatan Gubernur NTB Iqbal Jangan Tumpang Tindih dengan OPD

LOMBOK, iNewsLombok.id – Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, menyoroti pembentukan 15 Tim Percepatan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang sebagian besar beranggotakan eks Tim Pemenangan Iqbal–Dinda.

Ia mempertanyakan urgensi sekaligus fungsi tim tersebut dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.

Baca Juga

Puluhan Sekolah Rusak di NTB Akan Direhabilitasi, Fokus Terbanyak di Lombok Tengah

“Bentuk Tim Percepatan untuk apa? Tim percepatan kerjanya apa?,” ujar Pelita saat ditemui terpisah, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, dengan atau tanpa tim percepatan, roda pemerintahan eksekutif tetap berjalan sebagaimana mestinya. Politisi PKB itu juga mengingatkan agar keberadaan tim tersebut tidak menimbulkan kesan tumpang tindih dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Persoalan tugasnya dia mau godok atau tidak program-program, saya kira eksekutif tidak akan kekurangan orang,” jelasnya.

Baca Juga

Ketua Komisi II DPRD NTB Ingatkan Pembangunan Kereta Gantung Rinjani Harus Hargai Kearifan Lokal

Meski begitu, Pelita menegaskan bahwa pembentukan tim percepatan merupakan hak prerogatif gubernur. Ia hanya menekankan agar tim ini benar-benar berfungsi sebagai akselerator pembangunan, bukan sekadar simbol politik.

“Kalau itu dianggap positif, kontribusinya jelas, tidak masalah. Silakan saja sepanjang benar-benar bisa membantu eksekutif mengakselerasi percepatan pembangunan di NTB,” tambahnya.

Pelita juga mengingatkan agar tim percepatan tidak mengulangi pengalaman serupa pada era sebelumnya, di mana keberadaan staf khusus gubernur kerap menuai kritik publik.

Baca Juga

DPRD Minta Gubernur Iqbal Segera Usulkan Pj Sekda NTB

“Mudah-mudahan ini bisa berjalan efektif. Membantu jalannya pembangunan di NTB. Kalau ini niatan baik, kita berharap bisa dijalankan perannya maksimal,” pungkasnya.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan bahwa Tim Percepatan tidak akan tumpang tindih dengan tugas Kepala OPD Dinas.

"Kepala OPD dengan Tim Percepatan dua hal yang berbeda. Akan memberikan masukan terhadap kerja mereka di OPD,"ungkapnya.

Daftar 15 Tim Percepatan Gubernur NTB

Baca Juga

Reses di Praya Barat Daya, H. Lalu Pelita Serap Aspirasi Jalan Rusak di Lombok Tengah

Dr. Adhar Hakim, S.H., M.H. (Koordinator)

Chairul Mahsul, S.H., M.M. (Wakil Koordinator)

Dr. Prayitno Basuki, S.E., M.A. (Anggota)

Baca Juga

Pelita Putra: Efisiensi OPD Tak Boleh Mengorbankan Kualitas Pelayanan

Prof. Ir. Dahlanuddin, M.Rur.Sc., Ph.D. (Anggota)

dr. I Ketut Artastra, M.P.H. (Anggota)

Prof. Ir. Mohamad Taufik Fauzi, M.Sc., Ph.D. (Anggota)

Prof. Dr. Sitti Hilyana (Anggota)

Arum Kusumaningtyas, S.IP., M.Sc. (Anggota)

Ir. Giri Arnawa, M.M. (Anggota)

Akhmad Saripudin, S.Hut. (Anggota)

Ahmad Junaidi, S.Pd., M.A., Ph.D. (Anggota)

Ir. Lalu Martawijaya (Anggota)

Lalu Pahrurrozi, S.T., M.E. (Anggota)

Esti Wahyuni, S.IP. (Anggota)

Dr. Baiq Mulianah, M.Pd.I. (Anggota)

Tim percepatan dibentuk pada awal masa jabatan Gubernur Lalu Iqbal sebagai upaya memperkuat program prioritas, terutama di bidang ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, dan investasi daerah.

Beberapa nama dalam daftar dikenal sebagai akademisi, praktisi, dan birokrat senior, sementara lainnya merupakan eks tim sukses saat Pilgub 2024.

DPRD NTB menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam kerja tim percepatan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan OPD maupun pemborosan anggaran.

Publik menunggu langkah konkret tim ini, apakah benar-benar memberi nilai tambah bagi pembangunan daerah atau justru menjadi beban baru.

Editor : Purnawarman