Dewan Pers Desak Istana Kembalikan Kartu Liputan Wartawan yang Dicabut Usai Tanya MBG ke Prabowo

"Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana," tuturnya.
Selain itu, Dewan Pers mengingatkan semua pihak untuk menghormati peran wartawan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta menjaga iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga memberikan tanggapan atas polemik ini. Ia menyebut pemerintah akan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah,” kata Prasetyo saat ditemui di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).
Lebih lanjut, ia mengaku sudah menginstruksikan BPMI Sekretariat Presiden untuk membuka komunikasi dengan CNN Indonesia TV.
"Jadi besok, kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” imbuhnya.
Insiden bermula ketika jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, menanyakan soal kelanjutan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
Pertanyaan tersebut diduga dianggap di luar konteks oleh pihak BPMI, sehingga menimbulkan keberatan dan berujung pada pencabutan kartu identitas liputan Istana.
Hingga kini, TNI AU maupun BPMI belum memberikan penjelasan resmi detail terkait alasan pencabutan kartu liputan tersebut.
Menurut data Reporters Without Borders (RSF), indeks kebebasan pers Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal akses informasi di lingkup pemerintahan.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan janji kampanye Prabowo Subianto yang menyasar anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Program ini menjadi sorotan publik terkait anggaran dan mekanisme distribusinya.
Selain mengawal kebebasan pers, Dewan Pers juga bertugas menyelesaikan sengketa antara jurnalis dan instansi pemerintah maupun swasta.
Sebelumnya, beberapa jurnalis juga pernah mengalami pembatasan akses liputan di Istana, namun biasanya diselesaikan lewat jalur komunikasi antara media dan Biro Pers.
Editor : Purnawarman