Made Slamet: DAK Pendidikan NTB 2025 Belum Jalan, Jangan Tunggu Masalah Baru Ribut

Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya pemanfaatan teknologi untuk transparansi pengadaan agar tidak ada kasus yang hilang begitu saja.

“Harapan kita harus ada keterbukaan, sosialisasi dari awal. Tapi yang terjadi, semua tertutup, baru ramai setelah ada masalah,” katanya.

Baca Juga

BREAKING NEWS Ketua DPRD NTB Diperiksa Kejati, Enggan Beberkan soal Dana Siluman Pokir 2025

Sebagaimana diketahui anggaran DAK fisik pendidikan provinsi NTB 2025 berdasarkan KMK no 29 tahun 2025, terdiri dari DAK SLB sebesar Rp866 juta lebih, DAK SMK sebesar Rp40 milyar lebih. DAK SMA sebesar Rp1,2 milyar lebih total Rp42 milyar lebih.

Jangan Hanya Tergantung Tim Transisi

Lebih lanjut, Made mengingatkan agar Gubernur NTB tidak hanya bergantung pada tim transisi dalam bekerja.

“Sebaiknya jalan saja Pak Gubernur, jangan menjadikan kondisi daerah seperti transisi terus. Kan sudah selesai, bekerjalah dengan tim eksekutif yang ada. Jangan hanya konsultasi dengan transisi,” tandasnya.

Risiko Penumpukan Proyek Akhir Tahun

Baca Juga

Warga NTB Laporkan Dugaan Uang Siluman DPRD ke Kejagung

Made juga menyoroti pola pelaksanaan proyek yang sering menumpuk di akhir tahun dengan mekanisme penunjukan langsung (PL). Menurutnya, hal ini tidak sehat karena berpotensi menimbulkan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

“Bukan hanya DAK, yang lain juga gak jalan. Saya khawatir nanti menumpuk di akhir tahun dengan PL, itu tidak baik. Jangan sampai jadi Silpa, itu catatan penting,” ungkapnya.

DAK (Dana Alokasi Khusus) merupakan anggaran dari APBN yang ditransfer ke daerah untuk mendanai kebutuhan spesifik, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Baca Juga

Heboh Struk Restoran Cantumkan Biaya Royalti Musik, DPRD NTB Angkat Bicara

Berdasarkan data Kemenkeu, serapan DAK di berbagai daerah sering bermasalah karena keterlambatan perencanaan, lelang, hingga birokrasi yang berbelit.

Jika DAK tidak terserap optimal, dana tersebut bisa ditarik kembali oleh pusat dan daerah terancam kehilangan kesempatan pembangunan.

NTB termasuk salah satu provinsi yang kerap mendapat sorotan atas rendahnya serapan DAK dalam tiga tahun terakhir.

Editor : Purnawarman